Pemenuhan akses air minum merupakan program strategis pemerintah Indonesia. Untuk mewujudkan universal akses air minum, diperlukan peran serta dari berbagai pemangku kepentingan, tak terkecuali pemerintah daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo mengutarakan bahwa penyediaan air minum sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah. Oleh sebab itu, salah satu kunci peningkatan akses dan kualitas layanan air minum terletak pada komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan air minum pada pembangunan daerahnya.

Dalam rangka mendukung peran aktif pemerintah daerah dalam pemenuhan akses air minum, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengundang Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengikuti “Workshop Dukungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pengembangan Program Air Minum di Perkotaan dalam Kerangka National Urban Water Suppy Project (NUWSP)”. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid pada:

Hari       : Rabu s.d. Jum'at

Tanggal : 2 s.d. 4 Agustus 2023

Pukul     : 09.00 WITA s.d. selesai

Tempat  : Bali, Indonesia

​​​​​​​Workshop ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Gubernur Provinsi Bali, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Country Director World Bank, serta Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) peserta program NUWSP.

“Workshop Dukungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pengembangan Program Air Minum di Perkotaan dalam Kerangka National Urban Water Suppy Project (NUWSP)” diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam meningkatkan dukungannya untuk pengembangan program air minum, baik melalui: (a) dukungan prioritas anggaran, (b) kemudahan dalam melakukan kerja sama, serta (c) penguatan BUMD Air Minum.