Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian PPN/Bappenas, Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) meluncurkan Peta Jalan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum, di Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengharapkan, Peta Jalan SDM BUMD Air Minum yang diluncurkan ini dapat menjadi acuan bersama untuk menyusun kebijakan teknis pengembangan air minum.
“Saya mengapresiasi tersusunnya Peta Jalan ini. Saya berharap Peta Jalan ini mampu menjawab tantangan peningkatan kapasitas SDM BUMD Air Minum selama ini, sehingga diharapkan dalam 5-10 tahun mendatang, Indonesia memiliki SDM Air Minum yang kompeten.” katanya.
Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Yudha Mediawan mengatakan salah satu titik kritis dalam peningkatan kinerja BUMD Air Minum adalah kurangnya jumlah SDM BUMD Air Minum yang memiliki standar kompetensi sesuai persyaratan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Yudha mengatakan, saat ini dari 57.886 pegawai BUMD Air Minum yang ada, baru 13% (7.148 orang) yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Sedangkan dari sisi penyelenggara baru terdapat 5 (lima) lembaga pelatihan kerja di bidang SPAM yang dapat melatih 3.482 peserta setiap tahunnya dan ada 2 (dua) lembaga sertifikasi profesi yang tersedia. “Selain itu dari 220 Unit Kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengelolaan SPAM, baru terdapat 5 (lima) skema sertifikasi yang masih berlaku,” ujarnya.
Yudha menambahkan, meski telah ada aturan yang mengharuskan semua pengelola sistem penyediaan air minum memiliki sertifikat kompetensi, namun Indonesia belum memiliki rencana pengembangan yang komprehensif untuk mewujudkan SDM yang kompeten bidang air minum. “Diharapkan Peta Jalan SDM BUMD Air Minum yang kita luncurkan pada hari ini dapat menjadi acuan bersama untuk menyusun kebijakan teknis tersebut,” tuturnya.
Director of Environment USAID Indonesia Matthew Burton mengatakan, sejak tahun 2020 USAID Indonesia telah menginisiasi studi terkait Penyusunan Peta Jalan Peningkatan Kapasitas SDM BUMD Air Minum di Indonesia. Dari hasil studi tersebut, direkomendasikan 6 (enam) strategi utama dan 2 (dua) strategi pendukung untuk meningkatkan kapasitas SDM bidang air minum di Indonesia.
6 (enam) rekomendasi strategi utama untuk meningkatkan kapasitas SDM bidang air minum di Indonesia, yaitu : Peningkatan kapasitas lembaga pelatihan yang ada; Peningkatan jumlah lembaga pelatihan di BUMD Air Minum; Pengembangan peta okupasi; Peningkatan sinergi antar lembaga pelatihan; Peningkatan manajemen SDM di BUMD Air Minum dan Penyusunan regulasi dalam pembiayaan pelatihan. Sementara 2 strategi pendukung yaitu program peningkatan manajemen lembaga pelatihan dan juga pengembangan materi pelatihan.
Deputy Head of SECO Indonesia, Andrea Zbinden, menyampaikan bahwa Pemerintah Swiss bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia dan USAID untuk meningkatkan pelayanan air minum di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kami juga sangat bangga dapat ikut serta mendukung penyusunan peta jalan pengembangan SDM BUMD Air Minum ini dan memperkuat rekam jejak kerja sama antara Swiss dan Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia,” kami berharap hasil peta jalan ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan kinerja PDAM di Indonesia yang pada akhimya dapat meningkatkan akses air minum bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Diana mengharapkan para kementerian dan Lembaga yang berkepentingan dalam penyelenggaraan air minum, dapat bersinergi bersama-sama meningkatkan kapasitas SDM Air Minum, dan berharap dukungan Kemitraan USAID IUWASH-Plus SECO terhadap peningkatan kapasitas SDM Air Minum tidak berhenti sampai disini, namun dapat terus berlanjut sehingga Peta Jalan yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik. “Saya juga mengundang Lembaga donor yang lain untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan kapasitas SDM Air Minum, untuk mewujudkan SDM Air Minum yang Kompeten, demi tercapainya akses air minum untuk semua, untuk Air Minum Indonesia yang lebih baik”, tutupnya.
Seremoni peluncuran buku ini dihadiri oleh Direktur Air Minum mewakili Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Yudha Mediawan bersama Deputy Head of SECO Indonesia Andrea Zbinden dan Director of Environment USAID Indonesia Matthew Burton. Hadir pula pada kesempatan tersebut Direktur Perumahan dan Permukiman, Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, Kasubdit Wilayah 3 Direktorat Air Minum Ade Syaiful, DCOP USAID IUWASH PLUS Alifah S. Lestari, Ketua Umum PERPAMSI Rudie Kusmayadi, dan perwakilan dari Politeknik/Universitas, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta lembaga donor termasuk Bank Dunia
The World Bank Water Global Practice, with support from the Global Water Security & Sanitation Partnership (GWSP), the Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) and the Open Learning Campus, turned a time-tested workshop on Water Utility Financing into a free self-paced online course. The Water Utility Financing e-learning explains why adequately financed utilities are imperative to achieving universal access and enhanced water security, then suggests ways to fill utility financing gaps.
Is the Water Utility Financing e-learning for you?
The course is designed primarily for water and sanitation utility managers and their staff. However, professionals who work with them, such as national and sub-national government officials, regulators, potential private sector investors, academics, donors and other partners interested in the delivery of water and sanitation services will certainly benefit from taking the course as well.
Course Objectives
- Understand the importance of achieving financial sustainability and how it influences the ability to leverage commercial finance in the water sector.
- Identify key factors impacting, and learn how to attain, financial creditworthiness.
- Diagnose utility and service provider performance, operating efficiency, and readiness to tap private markets.
- Describe how potential lenders evaluate financing decisions.
Modules
You will be awarded a certificate upon completion of the following modules:
Module 1: Fundamentals of Utility Financing
Module 2: Financial Aspects of Water Utilities
Module 3: Applied Financial Concepts
Module 4: Utility Finance in Practice
Module 5: Assessment
SEE THE COURSE TRAILER:
https://www.youtube.com/watch?v=zCpoI0vEkrw
REGISTER FOR THE COURSE:
https://olc.worldbank.org/content/water-utility-financing-self-paced
Banjir. Satu kata yang sering membuat banyak orang sengsara. Banyak yang bertanya apa saja penyebab dari bencana ini? Ada yang menyebut “karena curah hujan yang ekstrim”, ada pula yang mengatakan “karena sudah berkurangnya daya serap tanah”, dan masih banyak jawaban lain yang sering kita lihat atau dengar di berbagai media. Agar semakin jelas terkait penyebab dan solusi untuk meminimalisir banjir, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Sekretariat Dewan SDA Nasional pun menggelar Webinar Nasional bertema “Kenapa Banjir” pada 18 Februari 2021.
Tema “Kenapa Banjir” dalam acara tersebut bertepatan dengan momentum yang terjadi sejak awal tahun 2021 di Indonesia, dimana bencana banjir melanda beberapa daerah di negeri ini, diantaranya Kabupaten Konawe, Kabupaten Luwu, Kota Samarinda, Kabupaten Garut, Kota Bandung, DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuasin, Kota Manado, Halmahera Utara, dan Banjarmasin. Dengan webinar ini diharapkan koordinasi berbagai stakeholder terkait bisa semakin terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air termasuk dalam penanganan bencana banjir baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada saat pembukaan Webinar Nasional tersebut mengatakan bahwa berdasarkan kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selain curah hujan ekstrim, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu pemicu penyebab banjir dan tanah longsor. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyatakan bahwa saat ini terdapat 14 juta hektar lahan kritis di Indonesia yang dapat mengancam kelestarian fungsi DAS, sementara kemampuan untuk pemulihan lahan kritis hanya berkisar sekitar 232.000 hektar per tahun.
“Bencana banjir yang selalu muncul setiap musim penghujan, mengesankan bahwa banjir belum ditangani secara tuntas. Hal ini tentunya menjadi pemikiran kita bersama, apakah penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah tepat? Atau barangkali kita masih belum mau beranjak dari cara-cara lama yang sangat teknikal, dimana cara tersebut tidak berupaya menyelesaikan masalah, namun hanya berupaya menurunkan elevasi muka air tanpa melihat pengaruh resiko banjir yang berkembang di masa datang. Selain itu, upaya non teknis pun jika ada, masih sebatas jadi wacana di seminar atau tulisan di buku, belum terasa nyata di lapangan,” tutur Zainal Fatah dalam sambutannya.
Acara yang dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan ini berjalan dengan baik. Para peserta antusias memberikan pertanyaan dan masukan. Adapun narasumber dan peserta pada Webinar Nasional tersebut diantaranya Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BMKG, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan para penanggap (responder).
Dalam acara ini juga ditekankan bahwa kegiatan visioning merupakan kegiatan awal yang amat penting untuk dapat menumbuhkan dan membawa komitmen seluruh pemilik kepentingan kepada suatu visi bersama yang ingin dituju. Selain itu, kebersamaan dan kolaborasi para pihak terkait merupakan syarat utama untuk mencapai keberhasilan pengelolaan resiko banjir. Nuansa ini perlu diupayakan menjadi nyata di lapangan, sehingga terhadap masalah tertentu, masyarakat bisa memahami siapa yang sedang bekerja dan apa saja programnya. Dengan demikian diharapkan akan timbul kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan resiko banjir tersebut.
Tidak hanya itu, ada banyak saran dan masukan yang disampaikan para narasumber juga penanggap (responder) pada Webinar Nasional tersebut yang nantinya akan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan dalam pengelolaan resiko banjir di Indonesia, termasuk dari Dewan SDA Nasional yang disampaikan langsung oleh Kepala Dewan SDA Nasional, Happy Mulya. Adapun rekomendasi pengendalian resiko banjir oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional diantaranya membentuk Tim Pengelola Resiko Banjir pada masing-masing tingkat Wilayah Sungai, menyusun visi bersama melalui proses visioning terkait Strategi Pengelolaan Resiko Banjir, pembekalan kecakapan bagi Tim Pengelola Resiko Banjir, melakukan kajian evaluative untuk mengetahui kondisi terkini melalui data juga informasi yang existing, dan yang terutama adalah menggenjot pembangunan prasarana pengendali banjir di berbagai daerah untuk meminimalisir resiko banjir yang kerap terjadi. (KompuSDA Sandro/Sekretariat Dewan SDA Nasional).
sumber: https://pu.go.id/berita/sekretariat-dewan-sda-nasional-gelar-webinar-nasional
BEKASI - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi akhirnya memastikan tarif penggunaan air yang akan disesuaikan mulai tahun depan. Meski begitu, kenaikan ini dinilai tidak signifikan bagi pelanggan rumah tangga.
Kepastian itu didapat setelah penyesuaian tarif ini disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pemilik PDAM Tirta Bhagasasi. Namun, belum dipastikan kapan waktu pasti tarif dinaikkan.Hanya saja, penyesuaian tarif akan dialakukan mulai Januari 2021.
“Untuk waktunya kami masih membahas, namun tetap di 2021paling cepat awal tahun ini,” kata Kepala Bagian Hubungan Langganan PDAM Tirta Bhagasasi, Achmad Sambas,Senin(14/12/2020). (Baca juga: Pengungsi Banjir Batanghari, Sejumlah Anak Alami Muntah dan Krisis Air Bersih )
Menurut dia,penyesuaian tarif ini menjadi yang pertama selama enam tahun terakhir. Sejak sekitar 2014 lalu hingga kini, PDAM Tirta Bhagasasi masih memberlakukan tarif yang sama. Namun, seiring semakin bertambahnya biaya operasional serta tingginya permintaan pemasangan saluran air bagi pelanggan baru, penyesuaian tarif ini pun akhirnya diberlakukan.
Kendati demikian, katadia, kenaikan tarif ini tidak signifikan bagi pelanggan rumah tangga. Tarif air hanya naik Rp1.000 per kubik atau dari Rp3.100 menjadi Rp4.100 per kubik. Tarif itu berlaku untuk pelanggan rumah tangga pada 1-10 kubik pertama.
Jakarta - Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkualitas memiliki peran menentukan dalam penyediaan air minum yang berkualitas dan berkelanjutan.
Dalam upaya menciptakan perencanaan SPAM yang berkualitas, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, telah menyusun Standar Teknis Pembangunan SPAM Modul IPA Struktur Baja.
Hal itu dikemukakan Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Ditjen Cipta Karya, Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg, ketika membuka acara Sosialisasi Standar Teknis Pembangunan SPAM Modul IPA Struktur Baja di Jakarta, Jumat (28/2/2020).
"Adanya standar teknis untuk komponen SPAM diharapkan memberikan panduan kepada pelaku pembangunan SPAM, sehingga dapat dihasilkan infrastruktur SPAM dengan kualitas konstruksi dan kelengkapan komponen standar yang dapat dipertanggungjawabkan," katanya..
Yudha menambahkan, penyusunan standar teknis juga ditujukan untuk meningkatkan mutu perencanaan dan pemrograman dalam kegiatan pengembangan SPAM.
Menurut Direktur Pengembangan SPAM, penyusunan Standar Teknis Pembangunan SPAM Modul IPA Struktur Baja sudah melewati beberapa tahapan, yaitu perancangan teknis bangunan dan komponen kelengkapan, perhitungan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), penyusunan Bill of Quantity (BOQ), penentuan jenis kontrak dan model pemaketan lelang IPA Struktur Baja.
Standar Teknis Pembangunan SPAM Modul IPA Struktur Baja tersebut, katanya, akan diterapkan pada kegiatan APBN Direktorat Pengembangan SPAM, Ditjen Cipta Karya, Tahun Anggaran 2020, khususnya paket-paket pembangunan IPA dengan kapasitas sampai 50 liter/detik pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah.
Mengingat standar teknis ini digunakan setelah proses perencanaan anggaran DIPA TA 2020, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian, baik dari gambar desain, lay-out tapak, maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
"Jadi sangat penting bagi Direktorat Pengembangan SPAM untuk menggelar kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Modul IPA Struktur Baja ini, sehingga pelaksanaan pekerjaan pembangunan IPA sesuai dengan standar teknis, memenuhi perhitungan kebutuhan biaya, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Yudha Mediawan.
Menurutnya, pekerjaan Penyusunan Standar Teknis Pembangunan SPAM merupakan pekerjaan yang besar, mengingat begitu beragamnya aspek yang menjadi bahasan, baik dari komponen sistem, kapasitas sistem, jenis material yang digunakan, dan kondisi lapangan.
Namun ia optimistis Direktorat Pengembagan SPAM mampu menyiapkan standar teknis sesuai yang dibutuhkan, sehingga Standar Teknis Pembangunan SPAM dapat diterapkan pada perencanaan pembangunan SPAM ke depan, dan menghasilkan pembangunan SPAM yang tepat manfaat, tepat biaya, tepat waktu dan tepat mutu.
Pada kesempatan itu ia juga berterima kasih kepada semua pihak terkait yang mendukung proses penyusunan Standar Teknis Pembangunan SPAM, termasuk kepada para peserta sosialisasi dan beberapa narasumber.
Beberapa narasumber itu di antaranya adalah Ir. Mochammad Natsir, M.Sc, Ir. Agus Ahyar, M.Sc, Ir. Oloan M. Simatupang, Dipl., SE, dan Ir. M. Sundoro, M. Eng.
Sosialisasi berlangsung selama dua hari, 28-29 Februari, dihadiri beberapa pejabat di lingkungan Kementerian PUPR, dan berbagai pihak yg terkait dengan pembangunan SPAM. (pspam/yss)
sumber :
PDAM Tirta Segah dalam 8 tahun terakhir telah merealisir 9.000 sambungan baru ke pelanggan atau sudah mencapai 80 persen dari target.
Demikian diungkap Direktur PDAM Tirta Segah, Saipul Rahman dalam cara tatap muka dengan Bupati Berau, H Muharram yang diikuti jajaran PDAM Tirta Segah, Kabag Ekonomi dan Kabag Humas Setwilkab Berau di Kantor PDAM Tirta Segah, Senin (27/1/2020)
Menurut Saipul, kedepan pemasangan sambungan baru akan lebih banyak lagi sebab, berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) , cakupan layanan PDAM saat baru mencapai 65 %, atau masih jauh dari target.
“Untuk merealisasikan pemasangan sambungan baru, kami mohon arahan dan dukungan teman-teman SPKD terkait untuk menambah jumlah sambungan pipa. Sebab sambungan pipa kita sekarang ini lebih kurang baru 379 kilometer. Padahal, untuk melayani masyarakat di Kabupaten Berau ini, minimal 1.000 kilometer panjang pipa distribusinya. Inilah yang kami harapkan dapat dukungan kepada semua pihak, untuk lebih optimal membantu masyarakat,” kata Saipul.
Ditambahkan pula, PDAM Tirta Segah juga telah melakukan penyambungan air bersih ke perkampungan, Talisayan, Merancang, Semurut, dan Kampung Buyung Buyung lebih kurang 1.000 sambungan.
“Insya Allah dengan kerja sama yang maksimal seluruh karyawan PDAM, pelayanan yang maksimal pula, apa yang menjadi kekurangan itu semua akan terlayani dengan cepat,” ujarnya.
Sumber: http://sim.ciptakarya.pu.go.id/bppspam/detail_berita/713
Anggota BPPSPAM Unsur Penyelenggara, HM. Limbong berkomitmen mendampingi Pemerintah Daerah Banyuasin dalam membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 500 liter per detik (liter/detik) dengan skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).
“Jika dibutuhkan BPPSPAM siap mendampingi Pemda mewujudkan terbangunnya SPAM 500 liter/detik untuk peningkatan pelayanan air minum di Kabupaten Banyuasin,”kata Limbong dalam acara Rapat Konsultasi Tentang Peraturan Daerah Banyuasin tentang KPBU SPAM di kantor BPPSPAM, Kamis (24/01/20).
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, H.M. Senen Har menyampaikan bahwa saat ini Pemda Banyuasin sedang menyusun Peraturan Daerah tentang KPBU dalam rangka pelaksanaan pembangunan SPAM berkapasitas 500 liter/detik untuk melayani 8 desa di Kabupaten Banyuasin.
“Saat ini kami mempersiapkan Peraturan Daerah untuk pembangunan SPAM di Kabupaten Banyuasin sehingga membutuhkan masukan dari BPPSPAM,” kata H.M.Senen Har.
Advisor BPPSPAM Bidang Kelembagaan, Effendi Mansyur menyampaikan bahwa apabila KPBU yang dilakukan merupakan prakarsa badan usaha (unsolicited project) dan tidak memerlukan penjaminan maka Pemda tidak memerlukan peraturan daerah khusus.
Namun apabila KPBU tersebut membutuhkan penjaminan dari PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia maka dibutuhkan Perda khusus yang dapat menjamin kenaikan tarif air minum sehingga BUMD air minum mampu membayar pemakaian air curah dari Badan Usaha Pelaksana dan mendapat dukungan lain dari Pemda terhadap KPBU SPAM yang dilaksanakan.
Sementara itu Advisor BPPSPAM Bidang Keuangan, Rifky Basrie menyampaikan bahwa tidak semua KPBU SPAM membutuhkan penjaminan apabila kemampuan membayar dan kemauan masyarakat untuk mendapat layanan air tinggi. Apabila minat masyarakat untuk menjadi pelanggan BUMD air minum tinggi maka investor tidak perlu mengkhawatirkan kemampuan BUMD air minum untuk membayar nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh investor.
Selain skema KPBU, Pemda juga dapat mempertimbangkan kerja sama dengan skema pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment), dimana pemerintah menawarkan swasta untuk membangun secara utuh konstruksi infrastruktur komersial dan setelah beroperasi pemerintah membayar biaya pembangunan konstruksi tersebut dengan cara mencicil sesuai waktu perjanjian.
HM. Limbong menyarankan apabila Pemda Banyuasin menginginkan tahapan waktu yang lebih singkat untuk melakukan kerja sama dengan investor maka dapat digunakan dengan skema kerja sama Business to Business dengan lingkup kerjasama hanya di unit produksi, sedangkan untuk pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dapat menggunakan skema availability payment (AP) oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Sumber: http://sim.ciptakarya.pu.go.id/bppspam/detail_berita/712
Hasil survei Sekolah Bisnis IPB University (SB IPB) terhadap tingkat kepuasan pelanggan pada kinerja PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor menyimpulkan pelanggan puas. "Indeks Kepuasan Pelanggan atau IKP untuk pelayanan produk PDAM Tirta Pakuan, memiliki nilai rata-rata 74 persen dan masuk dalam kategori puas," kata Dosen SB IPB, Fithriyyah Shalihati atau Okti, saat mempresentasikan hasil survei di kampus SB IPB, Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Senin. Okti menjelaskan, IKP pelayanan produk tertinggi adalah 78 persen berada pada Zona 1 dan Zona 5, sedangkan IKP pelayanan produk terendah adalah 72 persen berada di Zona 4 juga masih dalam kategori puas. PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, membagi seluruh pelanggannya dalam enam Zona berdasarkan wilayah domisili.
Kemudian, IKP untuk pelayanan jasa tertinggi sebesar 78 persen yakni puas berada di Zona 1 dan Zona 5, sedangkan IKP pelayanan jasa terendah berada di Zona 4 yakni 69 persen masih dalam kategori. "Secara keseluruhan, atribut pelayanan produk dan pelayanan jasa yang diberikan PDAM Tirta Pakuan berada pada Kuadran I, II, dan III.Artinya, tidak ada atribut yang memerlukan penanganan serius," katanya. Namun, jika dilihat pada masing-masing Zona, menurut dia, ada beberapa atribut yang perlu perbaikan dan ditindaklanjuti, yakni kualitas pengaliran air pada musim kemarau, kualitas pengaliran air pada musim penghujan, kontinuitas aliran air, kompensasi atas gangguan pelayanan, serta kompensasi atas penyelesaian klaim tagihan pembayaran. Okti juga menjelaskan, metode survei yang dilakukan oleh SB IPB yakni menggunakan sistem klasterisasi responden dengan teknik "cluster stratified and systematical unproporsional sampling" dengan mengelompokkan 17 golongan tarif yang dimatrikskan dengan enam zona pengaliran. Respondenya ada sebanyak 1.996 pelanggan dari sekitar 157.000 pelanggan. Menurut Okti, metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis karakteristik pelanggan.
Sedangkan, analisis kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan tingkat kepentingan atribut program bagi responden, dengan menggunakan analisis "customer satisfaction index" (CSI) dan "importance performance analysis" (IPA). Kemudian, "indeks Kepuasan pelanggan" (IKP) digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja PDAM Tirta Pakuan.
Source: https://www.antaranews.com/berita/1248059/survei-sb-ipb-pelanggan-puas-pada-kinerja-pdam-kota-bogor
