44/A-NUWSP/Desember/2023

Program NUWSP merupakan bagian dari kerangka National Urban Water Supply (NUWAS), yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air minum jaringan perpipaan bagi masyarakat di daerah perkotaan. Program ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemda serta PDAM dalam memberikan pelayanan di bidang air minum. NUWSP dilaksanakan di beberapa daerah, termasuk di antaranya Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pelayanan air minum di Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Abdya. Setelah ditetapkan melalui Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2022, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini mengalami perubahan nama dari PDAM Gunong Kila menjadi Perumdam Tirta Abdya. Sejak didirikan pada tahun 2017, perusahaan ini belum bisa melayani penyediaan air minum untuk masyarakat secara optimal.

Dalam perjalanannya, Perumdam Tirta Abdya menemui banyak kendala pada kegiatan operasionalnya, salah satunya menyangkut aset. Sebagian besar aset yang dimiliki berada dalam kondisi yang rusak sehingga memerlukan perawatan dan penggantian. Sejak dibangun hingga saat ini, aset-aset yang dimiliki belum mendapatkan pemeliharaan yang memadai. Hal ini menjadi tantangan berat bagi Perumdam Tirta Abdya untuk dapat mengoptimalkan pelayanan saat Perumdam Tirta Abdya mulai beroperasi. Terdapat banyak infrastruktur yang perlu diperbaiki ataupun diganti, baik dari unit pengolahan, transmisi, dan distribusi. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia pun harus dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kinerja serta tercapainya perbaikan layanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sebagai Perumdam yang baru beroperasi pelayanannya sejak tahun 2017, buruknya kondisi infrastruktur/aset menjadi kendala yang menantang karena berakibat pada tingginya tingkat kehilangan air (NRW/Non-Revenue Water). Buku kinerja BUMD Air Minum mengungkapkan bahwa nilai NRW Perumdam Tirta Abdya pada tahun 2021 mencapai mencapai 86,23% (Kementerian PUPR, 2022). Hal ini tentu saja berimbas pada kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk itu, pemerintah melalui NUWSP menyalurkan bantuan kepada Perumdam Tirta Abdya sebesar Rp 14 miliar. Bantuan ini diharapkan dapat membantu Perumdam Tirta Abdya menurunkan angka kehilangan air yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, bantuan NUWSP mendorong optimalisasi SPAM IKK Blangpidie, peningkatan kinerja Perumdam Tirta Abdya, serta perbaikan layanan air minum di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan terpenuhinya aspek 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan).

Sebelum memperoleh bantuan, Perumdam Tirta Abdya melakukan penilaian kinerja secara mandiri menggunakan SAT (Self-Assessment Toolkit). Hasil SAT menunjukkan bahwa Perumdam Tirta Abdya masuk dalam kategori sakit dan Pemda Aceh Barat Daya memiliki kapasitas fiskal daerah yang rendah (kelompok 5) sehingga jenis bantuan yang didapatkan adalah Bantuan Stimulan. Bantuan tersebut digunakan untuk optimalisasi SPAM IKK Blangpidie dengan lingkup kegiatan yang berupa: (i) pengadaan dan pemasangan pipa jaringan distribusi utama (JDU), (ii) pengadaan dan pemasangan genset, (iii) pengadaan dan pemasangan magnetic flow meter, (iv) pengadaan dan pemasangan alat uji kualitas air, serta (v) pengadaan dan pemasangan pompa pembubuh bahan kimia.

Gambar 1. Kegiatan NUWSP di Kabupaten Aceh Barat Daya

Kegiatan konstruksi NUWSP di Kabupaten Aceh Barat Daya telah selesai dilaksanakan pada 22 Desember 2023. Meski dampak kegiatan NUWSP belum dapat dirasakan sepenuhnya karena baru saja selesai dibangun, infrastruktur yang terbangun diharapkan bisa mendorong penurunan tingkat kebocoran menjadi 42% pada tahun pertama, 37% pada tahun kedua, dan 32% pada tahun ketiga (Perumdam Tirta Abdya, 2022). Bila tingkat kebocoran menurun, angka kehilangan air (NRW) yang dimiliki oleh Perumdam Tirta Abdya pun akan menurun. Tak hanya itu, infrastruktur yang terbangun pun diharapkan mampu mendorong Perumdam Tirta Abdya dalam memenuhi tarif FCR (Full Cost Recovery). Perubahan-perubahan ini tentu membantu Perumdam Tirta Abdya untuk meningkatkan kinerjanya serta meningkatkan kualitas layanan air minum yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sumber:

1. Dokumentasi NUWSP.

2. Dokumentasi Perumdam Tirta Abdya.

3. Kementerian PUPR (2022): Buku Kinerja BUMD Air Minum 2022.

4. Perumdam Tirta Abdya (2022): Studi Kelayakan Sederhana Optimalisasi SPAM Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kredit Foto:

Budhiman, Ilham (2021): 7 Cara Mengetahui Kebocoran Pipa Air Di Rumah Dengan Mudah. Bisa Kamu Cek Sendiri!, diperoleh melalui situs internet: https://berita.99.co/cara-mengetahui-kebocoran-pipa-air-di-rumah/.

Ditulis oleh:

Maulidul Rahman, S.T.

Risyad Mahathir, S.Ak.

43/B-NUWSP/Desember/2023

Setiap tahunnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) melakukan penilaian terhadap kondisi BUMD Air Minum di Indonesia. Penilaian ini mencakup seluruh aspek, mulai dari aspek keuangan (bobot 25%), aspek pelayanan (bobot 25%), aspek operasional (bobot 35%), hingga aspek sumber daya manusia (bobot 15%) seperti terlihat pada gambar 1. Keempat aspek ini dievaluasi hingga menghasilkan nilai kinerja yang mengelompokkan BUMD Air Minum ke dalam 3 kategori, yaitu: sehat, kurang sehat dan sakit. Nantinya, seluruh penilaian ini dituangkan dalam Buku Kinerja BUMD Air Minum (Kementerian PUPR, 2022).

Gambar 1. Aspek dan indikator penilaian kinerja BUMD Air Minum (Kementerian PUPR, 2022)

Berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum 2022, sebanyak 60,93% dari total 389 BUMD yang dievaluasi kinerjanya masuk dalam kategori sehat. Sementara sisanya masuk dalam kategori kurang sehat (25,96%) dan sakit (13,11%). Bila dikuantifikasi, terdapat 237 BUMD Air Minum yang berkinerja sehat. Angka ini sudah meningkat dari tahun 2021, yang berjumlah 225 BUMD Air Minum. Kementerian PUPR menilai, peningkatan ini terindikasi dari adanya peningkatan pada keseluruhan aspek, seperti aspek keuangan (rasio kas, efektivitas penagihan); aspek pelayanan (kualitas air); aspek operasional (jam operasi layanan, tekanan air pelanggan, penggantian meter); serta aspek sumber daya manusia (rasio diklat pegawai, biaya diklat).

Gambar 2. Perbandingan kinerja BUMD Air Minum pada tahun 2021 dan 2022

Meski kondisi BUMD Air Minum di Indonesia sudah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, peningkatan ini perlu terus diupayakan hingga seluruh BUMD Air Minum memiliki kinerja yang baik. Ini menjadi hal yang penting demi terwujudnya universal akses air minum pada tahun 2024. Pasalnya, semakin baik kinerja BUMD Air Minum, semakin meningkat pula potensi pemanfaatan dana nonpublik untuk memenuhi target akses air minum. Hal ini membuka peluang bagi terpenuhinya kebutuhan dana untuk meningkatkan akses air minum di Indonesia.

Menurut Kementerian PUPR (2023), besarnya kebutuhan dana yang diperlukan untuk memenuhi target akses air minum yakni sebesar Rp 123,4 Triliun. Dana ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dana publik (APBN, APBD, DAK) dan dana nonpublik. Baca selengkapnya di sini. Saat ini, dana publik yang telah dialokasikan hanya sebesar 32% dari total kebutuhan dana. Sementara 68% kebutuhan dana yang tersisa untuk memenuhi target akses air minum seharusnya dipenuhi dengan alternatif pembiayaan lain, termasuk dana nonpublik. Pemanfaatan dana nonpublik oleh BUMD Air Minum untuk pengembangan SPAM saat ini masih terbilang sedikit. Kementerian PUPR dalam Perumda Tirta Benteng (2021) mengestimasikan baru 10% BUMD Air Minum melakukannya.

Melalui National Urban Water Supply Project (NUWSP), pemerintah berupaya mendorong BUMD Air Minum untuk meningkatkan kinerjanya, baik melalui pengembangan infrastruktur air minum maupun pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Tak hanya itu, NUWSP pun menjadi media bagi pemerintah untuk memicu tumbuhnya inovasi pembiayaan infrastruktur air minum melalui pemberian insentif. Beberapa daerah yang berhasil mengakses dana nonpublik sebagai bentuk inovasi pembiayaan dan memperoleh insentif pada program Bantuan Pendamping NUWSP dapat dilihat pada gambar 3. Semoga dengan peningkatan kinerja BUMD Air Minum dan pemberian insentif melalui NUWSP, target air minum dapat terpenuhi dan masyarakat bisa mengakses layanan air minum dengan mudah.

Gambar 3. Peta sebaran penerima Bantuan Pendamping NUWSP (Kementerian PUPR, 2023)

Sumber:

1. Dokumentasi NUWSP.

2. Kementerian PUPR (2022): Buku Kinerja BUMD Air Minum 2022.

3. Kementerian PUPR (2022): Kinerja PDAM, diperoleh melalui situs internet: https://data.pu.go.id/dataset/kinerja-pdam.

4. Kementerian PUPR (2023): Kembangkan Pembiayaan Bidang Air Minum, Kementerian PUPR Undang Badan Usaha di Seminar Water and Innovative Finance, diperoleh melalui situs internet: https://sahabat.pu.go.id/eppid/page/kilas_berita/3590/Kembangkan-Pembiayaan-Bidang-Air-Minum-Kementerian-PUPR-Undang-Badan-Usaha-di-Seminar-Water-and-Innovative-Finance.

5. Kementerian PUPR (2023): Praktik Terbaik Percepatan Pemenuhan Capaian Air Minum Secara Nasional dan Berdasarkan Program NUWSP, Lokakarya Praktik Baik Peningkatan Kapasitas Pemda dan BUMD AM dalam Mewujudkan Pemenuhan Akses Layanan Air Minum di Daerah Tahun 2023, Surabaya, 25 Oktober 2023.

6. Perumda Tirta Benteng (2021): Baru 10 % PDAM Memanfaatkan Alternatif Pembiayaan Non-Publik Untuk Pendanaan Proyek SPAM, diperoleh melalui situs internet: https://www.perumdatirtabenteng.co.id/news/baru-10-pdam-memanfaatkan-alternatif-pembiayaan-non-publik-untuk-pendanaan-proyek-spam.

Ditulis oleh:

Deviana Matudilifa Yusuf

#nuwsp #ditairminun #ciptakarya #watersupply

#kinerja #performance #bumdam #bumdairminum #airminum #drinkingwater #aksesairminum #drinkingwateraccess #cleanwater #cleanwateraccess #pembiayaan #financingwater #danapublik #publicfund #dananonpublik #nonpublicfund

42/A-NUWSP/Desember/2023

Kebocoran pipa kerap terjadi pada penyediaan air minum. Kebocoran dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingginya tekanan air, korosi, jenis pipa yang digunakan, dan buruknya proses instalasi pipa (Air Kami, 2022; Auri, 2022). Kebocoran tentu saja akan menimbulkan cukup banyak masalah dan meningkatkan risiko keamanan. Salah satu masalah dalam pengelolaan layanan air minum perpipaan yang mungkin muncul akibat kebocoran yakni berkaitan dengan angka kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW). Semakin banyak kebocoran terjadi, semakin besar pula air yang berpotensi hilang. Lebih jauh lagi, kebocoran juga berdampak pada layanan air minum yang dinikmati masyarakat. Oleh karena itu, pengecekan rutin diperlukan untuk menilai apakah ada potensi kebocoran pada suatu sistem perpipaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara hydrotest (hydrostatic test).    

Gambar 1. Kebocoran pipa

Pengertian Hydrostatic Test (Hydrotest)

Hydrostatic test atau hydrotest merupakan suatu cara pengujian untuk mengukur kekuatan dan mendeteksi kebocoran pada sistem perpipaan (Prahesti dkk., 2023). Pengujian dilakukan pada pipa bertekanan atau pressure vessel seperti boiler, heat exchanger, reactor, perpipaan, dan tangki, dengan menggunakan media fluida cair. Fluida cair yang biasa digunakan umumnya adalah air, sesuai dengan namanya. Selain menguji kebocoran, hydrotest juga bertujuan untuk mencegah terjadinya ledakan akibat tekanan berlebih yang dapat membuat jalur pipa rusak dan menimbulkan potensi bahaya. Hydrotest banyak dilakukan lantaran bersifat non-destructive atau tidak merusak material. Alasannya, karena pengujian ini tidak mengubah sifat dan bentuk material dari sistem perpipaan secara menyeluruh (Vin, 2023).

Cara menjalankan hydrostatic test ini adalah dengan memasukkan air ke dalam bejana atau perpipaan dengan tekanan tertentu. Tekanan uji yang diberikan tidak kurang dari 1,5x tekanan yang direncanakan (Prahesti dkk., 2023). Kemudian, kondisi tekanan tersebut ditahan sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan standar rujukan yang digunakan. Apabila selama pengetesan tidak ditemukan kebocoran atau tekanan air yang ada di dalam pipa tetap stabil (tidak bertambah atau berkurang), maka perpipaan tersebut akan dinyatakan “Lulus Uji”. Namun, apabila hal sebaliknya terjadi, maka diperlukan pengecekan ulang berupa pemetaan kira-kira bagian pipa manakah yang mengalami kebocoran dan perlu diperbaiki kembali (Vin, 2023).

Gambar 2. Proses memasukkan air ketika hydrotest

Hydrostatic Test (Hydrotest) pada Pekerjaan Optimalisasi SPAM Puri Sooko Kabupaten Mojokerto

Hydrostatic Test (Hydrotest) dilakukan pada pekerjaan Optimalisasi SPAM Puri Sooko Kabupaten Mojokerto untuk menjamin kualitas infrastruktur yang dipasang pada kegiatan NUWSP. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hydrotest ini menjadi sarana untuk menguji kebocoran dan kekuatan dari sistem yang dipasang. Hydrotest di kegiatan NUWSP Kabupaten Mojokerto diikuti oleh beberapa stakeholder yang meliputi: Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Perumdam Mojopahit, konsultan supervisi, serta kontraktor pelaksana.

 Gambar 3. Dokumentasi kegiatan hydrotest pada pekerjaan Optimalisasi SPAM Puri Sooko Kabupaten Mojokerto

Hydrotest dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni tahap persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan, hal-hal yang dilakukan mengacu pada Vin (2023) meliputi:

1. Memastikan bahwa semua pekerjaan sistem perpipaan telah selesai dengan baik sebelum pengujian dimulai;

2. Menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan agar pengujian selesai tepat waktu;

3. Melakukan pemasangan tanda-tanda atau rambu bahwa sedang dilakukan pengujian pipa;

4. Memasang barikade atau rambu pengaman dengan jarak minimal 3 meter dari lokasi pengujian; dan

5. Semua pekerja yang terlibat dalam hydrotest ini harus menggunakan alat pelindung diri (APD).

Pada tahap pelaksanaan, prosedur yang dilakukan yakni:

1. Memastikan semua jalur yang diuji sudah tersambung dengan baik;

2. Pemberian tekanan minimal 1,5x dari tekanan yang direncanakan (tekanan desain);

3. Pemeriksaan visual dilakukan ketika tekanan tidak kurang dari 2/3 tekanan pengujian;

4. Proses pengujian dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, diberikan tekanan desain sebesar 8-10 bar dan dilakukan pencatatan tekanan setiap 1 jam. Jika tekanan tidak menurun, pipa dipastikan tidak mengalami kebocoran;

5. Lamanya waktu pengujian yakni 3 jam;

6. Ketika proses pengujian, dilakukan pencatatan tekanan pada pipa;

7. Memeriksa semua jalur pipa yang dilakukan pengujian lalu memastikan bahwa tekanannya stabil; dan

8. Setelah semua prosedur selesai, selanjutnya dilakukan proses depressurizing atau proses pengurangan tekanan yang dilakukan secara bertahap dengan membuka katub valve untuk mengeluarkan air dalam pipa.

 ​​​​​​​

Gambar 4. Pembukaan katub valve untuk mengeluarkan air dalam pipa

Itulah rangkaian kegiatan hydrotest pada pekerjaan Optimalisasi SPAM Puri Sooko Kabupaten Mojokerto. Hydrotest menjadi bagian yang penting untuk membantu kita mengetahui adanya kebocoran pipa dan bagaimana kekuatan pipa dari infrastruktur yang dibangun. Semoga dengan dilaksanakannya hydrotest ini, infrastruktur penyediaan air minum yang dibangun kegiatan NUWSP dapat memberikan performa terbaiknya dalam memberikan layanan air minum kepada masyarakat.

Sumber:

1. Air Kami (2022): Yuk Kenali Penyebab Kebocoran pada Pipa PDAM Di Rumahmu!, diperoleh melalui situs internet: https://airkami.id/penyebab-kebocoran-pada-pipa-pdam-di-rumahmu/.

2. Auri (2022): Do your water pipes often leak? Understand the 5 factors that cause water pipes to leak, diperoleh melalui situs internet: https://auristeel.com/pahami-5-faktor-penyebab-pipa-air-bocor/.

3. Prahesti, D.N.I., Arsana, I Made, dan Yunus (2023): Pengujian Hydrotest untuk Mencegah Kebocoran pada Tube Bundle Pertamina RU III Plaju Palembang di PT. PAL Indonesia, Jurnal Mesin Nusantara, Vol. 6 No. 1.

4. Vin, Om (2023): Tujuan Pengujian Hydrotest Valve, diperoleh melalui situs internet: https://www.alvindocs.com/blog/tujuan-pengujian-hydrotest-valve.

Kredit Foto:

1. Dokumentasi NUWSP.

2. Viti dalam Canva Pro.

Ditulis oleh:

Aprianto Bobo Umbu Deta

Dian Suriadi Ginting

#nuwsp #ditairminun #ciptakarya #watersupply

#nuwspmojokerto #kabupatenmojokerto #pemdamojokerto #perumdammojokerto #perumdammojopahit #hydrotest #kebocoranpipa #pipeleak

41/B-NUWSP/Desember/2023

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), sebagian besar sungai di Indonesia tercemar pada tahun 2022. Dari 111 sungai yang diidentifikasi, hanya 8,1% yang memenuhi baku mutu. Sungai dengan kualitas yang baik ini, tersebar di beberapa lokasi seperti Jambi (Sungai Batang Tebo); Sumatera Selatan (Sungai Temam dan Megang); Kepulauan Bangka Belitung (Sungai Baturusa); Kepulauan Riau (Sungai Sei Jago); Jawa Timur (Sungai Kali Tengah); Bali (Sungai Tukad Daya dan Tukad Balian); dan Papua Barat (Sungai Kali Mati). Sementara 91,9% sungai lainnya masuk dalam kategori berbeda seperti terlihat pada gambar 1 (KLHK dalam BPS, 2023; Shafina, 2023).

Gambar 1. Kualitas air sungai di Indonesia pada tahun 2022 (Shafina, 2023)

Menurunnya kualitas air sungai dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, maupun perikanan (Anam, 2022; Global Waters, 2021). Dari seluruh faktor tersebut, pencemaran paling besar berasal dari limbah domestik (BPS dalam Anam, 2023). Menurunnya kualitas air sungai akibat limbah domestik dapat dipicu oleh sistem sanitasi yang buruk serta masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke badan air (Global Waters, 2021).

 ​​​​​​​

Gambar 2. Perilaku yang memicu penurunan kualitas air sungai akibat limbah domestik

Pengaruh Kualitas Sungai terhadap Penyediaan Air Minum

Penyediaan air minum perlu ditinjau secara holistik dari hulu ke hilir, mulai dari air baku hingga menjadi air yang siap digunakan oleh masyarakat. Ini adalah hal yang esensial demi menunjang keberlanjutan proses penyediaan air minum. Oleh karena itu, kualitas air baku menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Meskipun air tanah masih banyak digunakan, penyediaan air minum khususnya di perkotaan sebagian besar dilayani oleh PDAM. Dari seluruh PDAM yang beroperasi, mayoritas bergantung pada air sungai untuk kebutuhan air bakunya (Asian Development Bank, 2016). Pelajari selengkapnya mengenai air baku di sini.

Gambar 3. Beragam sumber air baku

Sebelum digunakan masyarakat, air sungai sebagai air baku akan diolah terlebih dahulu oleh PDAM. Bila kualitas air sungai semakin buruk, maka bahan baku air minum yang digunakan oleh PDAM pun akan memerlukan proses pengolahan yang lebih intens (Priyono dkk, 2013). Nantinya, biaya pengolahan yang meningkat akan berdampak pada kinerja PDAM, khususnya terkait dengan pemenuhan tarif Full Cost Recovery (FCR). Terpenuhinya tarif FCR menunjukkan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PDAM mampu tertutupi oleh tarif air minum yang dibayar masyarakat. Kaitan antara kualitas air sungai dengan tarif FCR ini dapat kita lihat pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2021, kualitas air sungai cenderung membaik dari tahun 2020. Beriringan dengan hal tersebut, pemenuhan tarif FCR pun turut meningkat pada tahun 2021 (Kementerian PUPR, 2020; 2021; 2022). Artinya, terdapat lebih banyak PDAM yang mampu membiayai operasional penyediaan air minumnya. Tak dapat dipungkiri bahwa perubahan kualitas air sungai berpotensi memengaruhi kinerja PDAM, khususnya dalam aspek finansial.

 ​​​​​​​

Gambar 4. (a) kualitas air sungai di Indonesia pada tahun 2020 dan (b) 2021 (Diolah berdasarkan BPS, 2023)

Sejalan dengan hal tersebut, perwakilan Bappenas, Ir. Nugroho Tri Utomo menambahkan, meningkatnya jumlah pencemar di sungai akan berdampak pada meningkatnya biaya produksi air. Lebih jauh lagi, meningkatnya biaya produksi air oleh PDAM dapat memicu kenaikan tarif air yang dibebankan kepada masyarakat. Hal ini mungkin dapat teratasi oleh PDAM yang berkinerja baik. Namun jika PDAM sebagai penyedia air minum memiliki kinerja keuangan yang kurang baik serta memiliki keterbatasan pada kapasitas pengolahan airnya, kondisi ini dapat berpengaruh pada menurunnya layanan air minum untuk masyarakat (Warsun, 2023; Pokja AMPL, 2007).

Itulah penjelasan mengenai pengaruh kualitas air sungai terhadap penyediaan air minum. Untuk memitigasi penurunan kualitas air sungai sebagai air baku, kita perlu menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab terhadap limbahnya, baik sebagai individu maupun sebagai pelaku industri, demi menunjang keberlanjutan penyediaan air minum di Indonesia.

Sumber:

1. Asian Development Bank (2016): Indonesia Country Water Assessment, diperoleh melalui situs internet: https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/183339/ino-water-assessment.pdf.

2. Anam, Khairul (2023): Indeks Kualitas Air Indonesia Masih Rendah, Kenapa?, diperoleh melalui situs internet: https://www.cnbcindonesia.com/news/20221206153547-4-394262/indeks-kualitas-air-indonesia-masih-rendah-kenapa.

3. Badan Pusat Statistik (2023): Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023, diperoleh melalui situs internet: https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/d3456ff24f1d2f2cfd0ccbb0/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2023.html.

4. Global Waters (2021): Indonesia Water Resources Profile Overview, diperoleh melalui situs internet: https://www.globalwaters.org/sites/default/files/indonesia_country_profile_final.pdf.

5. Kementerian PUPR (2020): Buku Kinerja BUMD Air Minum 2020.

6. Kementerian PUPR (2021): Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021.

7. Kementerian PUPR (2022): Buku Kinerja BUMD Air Minum 2022.

8. Pokja AMPL (2007): Akibat Pencemaran Sungai, Pelanggan Tanggung Risiko 25% dari Tarif Air PDAM, diperoleh melalui situs internet: https://www.ampl.or.id/digilib/read/akibat-pencemaran-sungai-pelanggan-tanggung-risiko-25-dari-tarif-air-pdam/35794.

9. Priyono, T. S. C., Yuliani, E., dan Sayekti, R. W. (2013): Studi Penentuan Status Mutu Air di Sungai Surabaya untuk Keperluan Bahan Baku Air Minum, Jurnal Teknik Pengairan, Volume 4, Nomor 1.

10. Shafina, Gamma (2023): Mayoritas Sungai di Indonesia Tercemar Ringan pada 2022, diperoleh melalui situs internet: https://data.goodstats.id/statistic/gammashafina/mayoritas-sungai-di-indonesia-tercemar-ringan-pada-2022-cx3U6.

11. Warsun (2023): Sungai Sudah Tercemar, Sarolangun Dalam Ancaman Krisis Air Bersih, diperoleh melalui situs internet: https://www.gatra.com/news-571649-sumatera-sungai-sudah-tercemar-sarolangun-dalam-ancaman-krisis-air-bersih.html.

Kredit Foto:

1. Andersen Oystein dalam Canva Pro.

2. Bakarudin, Ellinnur dalam Canva Pro.

3. Brejeq dalam Canva Pro.

4. Karimpard dalam Canva Pro.

5. Rahmatullah (2017): Nadzir Mengaku Nyaman BAB di Ruang Terbuka, diperoleh melalui situs internet: https://nusantara.medcom.id/jawa-timur/peristiwa/GNGy2OQk-nadzir-mengaku-nyaman-bab-di-ruang-terbuka.

6. Syarif, Nadiya (2021): Psikologi dan Perilaku Membuang Sampah ke Sungai, diperoleh melalui situs internet: http://www.psikogenesis.com/2021/10/psikologi-dan-perilaku-membuang-sampah.html.

Ditulis oleh:

Deviana Matudilifa Yusuf

#nuwsp #ditairminun #ciptakarya #watersupply

#pencemaran #contamination #sungaitercemar #contaminatedriver #penyediaanairminum #drinkingwatersupply 

Available in English

40/A-NUWSP/November/2023

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menginisiasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai dampak kebijakan program penyediaan air minum perkotaan dalam rangka pengembangan kebijakan tingkat nasional. FGD ini diharapkan dapat memberikan pengayaan/penajaman pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta penyiapan kerangka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), khususnya di perkotaan dalam kerangka National Urban Water Supply (NUWAS).

Gambar 1. Pelaksanaan FGD

FGD diselenggarakan secara hybrid selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 27-29 November 2023. Pada pelaksanaannya, FGD dilakukan selama beberapa sesi untuk mengupas berbagai aspek dalam penyelenggaraan air minum, yang meliputi:

1. aspek teknis dan infrastruktur;

2. aspek pendanaan dan alternatif pembiayaan;

3. aspek kelembagaan dan regulasi; serta

4. aspek peran serta masyarakat.

Demi diraihnya sudut pandang yang menyeluruh, FGD ini dihadiri berbagai stakeholder yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN selaku partner pemerintah dalam investasi program air minum, mitra pembangunan air minum, organisasi profesi, NGO pemerhati lingkungan, hingga konsultan pendukung program NUWSP.

 ​​​​​​​

Gambar 2. Para penanggap FGD yang berasal dari berbagai instansi

FGD tersebut membahas tentang kendala yang dialami serta pembelajaran yang diperoleh selama implementasi kebijakan program penyediaan air minum perkotaan. Para penanggap dan peserta kemudian berdiskusi soal rekomendasi untuk menangani kendala tersebut. Selain itu, stakeholder yang terlibat juga mengusulkan langkah-langkah untuk perbaikan penyelenggaraan air minum ke depan. Setelah melalui rangkaian FGD yang mendalam, beberapa kesimpulan yang dapat diambil yakni sebagai berikut.

1. Aspek teknis dan infrastruktur

Untuk memperbaiki penyelenggaraan air minum pada aspek teknis dan infrastruktur, penyelenggaraan air minum perlu ditinjau secara holistik, dari hulu hingga ke hilir. Sebagai bentuk integrasi hulu-hilir, kualitas dan kuantitas air baku perlu dipertimbangkan oleh para penyelenggara air minum. Selain integrasi hulu-hilir, perhatian pada RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum) juga tak kalah penting. Untuk itu, penyusunan dan pelaksanaan RPAM sudah semestinya ditingkatkan. Jika ini terjadi, pengamanan dan pengawasan kualitas air minum dapat terjamin sehingga penyelenggaraan air minum di Indonesia berjalan lebih baik.

2. Aspek pendanaan dan alternatif pembiayaan

Penyelenggaraan air minum takkan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dana. Saat ini, penyelenggaraan air minum masih sangat bergantung pada dana pemerintah pusat. Untuk itu, pemanfaatan sumber dana lain (dana pemerintah daerah dan dana nonpublik) sepatutnya didorong. Agar pemanfaatan dana pemerintah daerah meningkat, para peserta FGD mengusulkan adanya penetapan batas minimum belanja modal pada sektor air minum bagi daerah. Di samping itu, pemanfaatan dana nonpublik sebagai alternatif pembiayaan juga harus diperluas. Pemanfaatan dana nonpublik bisa berjalan jika BUMD Air Minum memiliki kemampuan pengelolaan yang mumpuni dan kinerja keuangan yang baik. Hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya penguatan kapasitas pada BUMD Air Minum.

3. Aspek kelembagaan dan regulasi

Berhasilnya penyelenggaraan air minum di Indonesia tak terlepas dari dukungan penuh berbagai lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karenanya, kapasitas kelembagaan baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan air minum perlu diperkuat. Nantinya, penguatan bisa dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan secara berjenjang. Tak hanya itu, kelengkapan dan penegakan regulasi juga turut ambil bagian dalam keberhasilan penyelenggaraan air minum di Indonesia.

4. Aspek peran serta masyarakat

Salah satu peran masyarakat dalam penyelenggaraan air minum yaitu sebagai penerima manfaat yang dapat mengakses air minum. Keinginan masyarakat untuk mengakses air minum sangat erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada BUMD Air Minum. Oleh karena itu, BUMD Air Minum harus berupaya meningkatkan layanannya agar kepercayaan masyarakat pun turut meningkat. Dengan menerapkan strategi pemasaran dan didukung regulasi pemerintah, peran masyarakat dalam mengakses air minum juga dapat meluas. Pada prosesnya, kerja sama dengan tokoh kunci, forum PKP (Penanganan Keluhan Pelanggan), kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dan sanitarian memegang peranan yang sangat penting.

Nantinya, hasil FGD akan diformulasikan menjadi suatu rekomendasi untuk memperkaya/menajamkan penyusunan RPJMN 2025-2029, RPJPN 2025-2045, serta penyiapan kerangka penyelenggaraan SPAM. Semoga rangkaian proses ini dapat membawa penyelenggaraan air minum di Indonesia ke arah yang lebih baik.

Sumber:

Dokumentasi NUWSP

Ditulis oleh:

Deviana Matudilifa Yusuf

Discussion for a Better Implementation of Indonesia's Drinking Water Supply

In the process of establishing policies at the national level, the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas) commenced Focus Group Discussion (FGD) activities to examine the effects of policies on urban drinking water supply programs. The objective of this FGD is to contribute to the formulation of the 2025-2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), the 2025-2045 National Long-Term Development Plan (RPJPN), and the framework for the Drinking Water Supply System (SPAM) implementation, with a particular focus on urban regions under the National Urban Water Supply (NUWAS).

Figure 1. FGD activities

The FGD was conducted in a hybrid format for three consecutive days, November 27-29, 2023. The FGD was conducted in multiple sessions to deliberate on diverse aspects of drinking water supply, encompassing the following:

1. technical and infrastructure aspects;

2. funding and financing alternatives;

3. institutional and regulatory aspects; and

4. public participation aspects.

Diverse stakeholders from the central government, local government, BUMN (state-owned company) as government partners in drinking water programs investments, partners for drinking water development, professional organizations, environmental observer NGOs, and supporting consultants of the NUWSP program participated in this FGD in order to obtain a comprehensive understanding.

 ​​​​​​​

Figure 2. FGD responders from various institute

During the implementation of the policy for the urban drinking water supply program, the obstacles encountered and the insights gained were deliberated upon in the FGD. Participant and respondent discussions subsequently centered on suggestions for overcoming these challenges. In addition, measures to enhance future drinking water supply were proposed by the involved stakeholders. Several conclusions can be deduced from a succession of in-depth FGDs.

1. Technical and infrastructure aspects

Drinking water supply must be evaluated holistically, from upstream to downstream, to improve technical and infrastructure issues. Drinking water providers must evaluate the quality and quantity of raw water as a kind of upstream-downstream integration. Aside from upstream-downstream integration, RPAM (Drinking Water Security Plan) compliance is also critical. As a result, RPAM planning and implementation should be improved. If this occurs, security and monitoring of drinking water quality may be assured, resulting in an improved drinking water supply in Indonesia.

2. Funding and financing alternatives

Financial support is essential for the successful implementation of the drinking water supply. At present, funding from the central government continues to be the primary determinant of drinking water supply. Therefore, it is advisable to promote the utilization of alternative funding sources, such as nonprofit organizations and local government funds. FGD participants suggested establishing a minimum threshold for local capital expenditures in the drinking water sector as a means to increase the utilization of local government funds. Moreover, there is a need to increase the utilization of nonpublic funds as a viable substitute for public financing. Effective management capabilities and strong financial performance are prerequisites for Drinking Water BUMD to successfully utilize nonpublic funds. The significance of enhancing capacity in Drinking Water BUMD is underscored by this scenario.

3. Institutional and regulatory aspects

The effectiveness of drinking water supply in Indonesia is inextricably linked to the unwavering assistance of numerous central and local institutions. Therefore, institutional capacity must be strengthened with regard to the planning, implementation, monitoring, and evaluation of drinking water supply. Strengthening can subsequently be accomplished in phases via coaching and supervision. Furthermore, the compliance and comprehensiveness of regulations also contribute to the effectiveness of drinking water supply in Indonesia.

4. Public participation aspects

In the implementation of drinking water supply, the public acts as beneficiaries who can access drinking water. The public choice of accessing piped drinking water is highly correlated with public trust in the Drinking Water BUMD. As a result, Drinking Water BUMD must make every effort to enhance its services in order to increase public trust. Public participation in accessing drinking water can also be expanded by implementing marketing strategies along with government regulations support. Collaboration with sanitarians, key figures, the PKP (Customer Complaints Handling) forum, and the PKK (Family Welfare Empowerment) group is crucial to the process.

The findings from the focus group discussion will be used to provide recommendations for improving the 2025–2029 RPJMN, 2025–2045 RPJPN, and the SPAM implementation framework. We hope that by following these steps, Indonesia will have a better implementation of its drinking water supply.

Source:

NUWSP Documentation.

Written by:

Deviana Matudilifa Yusuf

Translated by:

Lely Lydia Rahmawati

#nuwsp #ditairminun #ciptakarya #watersupply

#FGD #RPJMN #RPJPN #NUWAS #penyelenggaraanairminum

Available in English

39/B-NUWSP/November/2023

Saat ini, hujan mulai mengguyur sebagian wilayah Indonesia, tak terkecuali Ciamis. Hujan deras mulai terjadi di sejumlah wilayah Ciamis sejak awal November 2023 (Hermansyah, 2023). Sayangnya, hujan yang terjadi belum sepenuhnya mampu mengatasi krisis air di Ciamis. Memet Hikmat selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ciamis mengungkapkan bahwa permohonan bantuan air masih terus bergulir meski di pertengahan November 2023 ini hujan sudah membasahi sebagian besar wilayah Ciamis (Dani, 2023).

Gambar 1. Warga yang mendapatkan bantuan air (Air Kami, 2023)

BPBD Ciamis bersama dengan Perumdam Tirta Galuh telah menyalurkan 1.745.000 liter bantuan air sejak 1 Agustus hingga 20 November 2023 lalu untuk membantu warga yang terdampak krisis air. Bantuan ini disebar ke 20 kecamatan, yang diperuntukkan bagi kurang lebih 17.000 kepala keluarga. Pendistribusian bantuan dilakukan hampir setiap hari dengan mengerahkan 5 mobil tangki air berkapasitas 5.000 liter (Dani, 2023). Distribusi bantuan air akan senantiasa dilakukan BPBD Ciamis hingga intensitas/frekuensi hujan tinggi dan masyarakat setempat tidak lagi mengalami krisis air (Air Kami, 2023).

Gambar 2. Penyaluran bantuan air ke warga (Hermansyah, 2023)

Saat ini, distribusi bantuan air dapat menjadi alternatif yang dilakukan pemerintah untuk meminimalkan dampak krisis air yang dirasakan masyarakat. Namun pada jangka panjang, pemerintah Kabupaten Ciamis sebaiknya melakukan pengembangan infrastruktur air minum, khususnya jaringan perpipaan. Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) diyakini dapat menjamin kuantitas dan kontinuitas air sehingga krisis air bisa diminimalkan/dimitigasi (Kementerian PUPR, 2016; Pamsimas, 2020).

Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menginisiasi pengembangan infrastruktur air minum, salah satunya melalui keikutsertaannya pada program National Urban Water Supply Project (NUWSP). NUWSP merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan jaringan air minum perpipaan bagi masyarakat di daerah perkotaan. Setelah kegiatan konstruksi NUWSP di Ciamis dirampungkan pada 31 Maret 2023, Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama Perumdam Tirta Galuh berupaya untuk mengembangkan cakupan layanan air minum dengan menambah 4.189 sambungan rumah (SR) di Kecamatan Baregbeg, Ciamis, dan Cijeungjing. Kegiatan pengembangan cakupan layanan ini masih terus berlangsung hingga tahun 2024. Harapannya, sambungan rumah yang baru terpasang nanti dapat membantu masyarakat Ciamis untuk meminimalkan risiko krisis air di masa mendatang.

Sumber:

1. Air Kami (2023): Walau Diguyur Hujan, Sejumlah Wilayah di Ciamis Masih Krisis Air Bersih, diperoleh melalui situs internet: https://airkami.id/walau-diguyur-hujan-sejumlah-wilayah-di-ciamsi-masih-krisis-air-bersih/.

2. Dani, Andri M. (2023): BPBD Ciamis Terus Didistribusikan Air Bersih, Permintaan Masih Tinggi Meski Hujan Mulai Turun, diperoleh melalui situs internet: https://ciamisraya.inews.id/read/373325/bpbd-ciamis-terus-didistribusikan-air-bersih-permintaan-masih-tinggi-meski-hujan-mulai-turun.

3. Hermansyah, Dadang (2023): Sejumlah Wilayah di Ciamis Masih Krisis Air Bersih, diperoleh melalui situs internet: https://www.detik.com/jabar/berita/d-7046721/sejumlah-wilayah-di-ciamis-masih-krisis-air-bersih.

4. Kementerian PUPR (2016): Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

5. Pamsimas (2020): POB Perencanaan SPAM Perdesaan, diperoleh melalui situs internet: https://pamsimas.pu.go.id/konten/pustaka/pob/2021/pob-perencanaan-spam-perdesaan-2021.pdf.

Kredit Foto:

1. Air Kami (2023): Walau Diguyur Hujan, Sejumlah Wilayah di Ciamis Masih Krisis Air Bersih, diperoleh melalui situs internet: https://airkami.id/walau-diguyur-hujan-sejumlah-wilayah-di-ciamsi-masih-krisis-air-bersih/.

2. Hermansyah, Dadang (2023): Sejumlah Wilayah di Ciamis Masih Krisis Air Bersih, diperoleh melalui situs internet: https://www.detik.com/jabar/berita/d-7046721/sejumlah-wilayah-di-ciamis-masih-krisis-air-bersih.

3. Radar Tasik (2023): 11 Kecamatan di Kabupaten Ciamis Krisis Air Bersih, 925.500 Liter Air Didistribusikan Sejak Agustus, diperoleh melalui situs internet: https://radartasik.id/11-kecamatan-di-kabupaten-ciamis-krisis-air-bersih/.

Ditulis oleh:

Deviana Matudilifa Yusuf

Several Subdistricts in Ciamis Still Experience Water Crisis Despite the Rains

Presently, rain is beginning to fall in Ciamis and other regions of Indonesia. Since early November 2023, several regions of Ciamis have been experiencing heavy rain (Hermansyah, 2023). Regrettably, the fallen rain has not been sufficient to alleviate the water scarcity in Ciamis entirely. According to Memet Hikmat, the Head of the Emergency and Logistics Division at the Ciamis Regional Agency of Disaster Management (BPBD), although the majority of the Ciamis area was drenched in rain by mid-November 2023, requests for water assistance continue to be received (Dani, 2023).

Figure 1. Residents receiving water assistance (Air Kami, 2023)

From August 1 to November 20, 2023, BPBD Ciamis in coordination with Perumdam (local government-owned water utility) Tirta Galuh, has provided 1.745.000 liters of water assistance to residents impacted by the water crisis. The aid was allocated to 20 subdistricts, reaching almost 17,000 households. Aid distribution occurs on a near-daily basis through the utilization of five water tankers, each capable of holding 5.000 liters (Dani, 2023). BPBD Ciamis will persist in providing water assistance until rainfall intensity/frequency reaches a significant level and the resident is no longer afflicted by a water crisis (Air Kami, 2023).

Figure 2. Distribution of water assistance to residents (Hermansyah, 2023)

Presently, the distribution of water assistance can serve as a viable option for the government to mitigate the repercussions of the water crisis experienced by the residents. Nevertheless, Ciamis government must prioritize the development of drinking water infrastructure, with particular emphasis on the pipe network, in order to ensure long-term sustainability. The Piped Drinking Water Supply System (SPAM JP) is considered capable of ensuring water quantity and quality, hence reducing the severity of the water crisis (Ministry of PUPR, 2016; Pamsimas, 2020).

The Government of Ciamis Regency has commenced the establishment of drinking water infrastructure, including its involvement in the National Urban Water Supply Project (NUWSP). NUWSP is a nationwide initiative designed to enhance the availability and quality of piped drinking water services for urban communities. Following the completion of the NUWSP construction in Ciamis on March 31, 2023, Ciamis Government in collaboration with Perumdam Tirta Galuh, endeavored to enhance the provision of drinking water services by installing 4.189 household connections (SR) in Baregbeg, Ciamis, and Cijeungjing Subdistricts. The ongoing expansion of service coverage will persist until 2024. The installation of new household connections is expected to mitigate the potential water crisis in Ciamis.

Sources:

1. Air Kami (2023): Walau Diguyur Hujan, Sejumlah Wilayah di Ciamis Masih Krisis Air Bersih, obtained through the internet site: https://airkami.id/walau-diguyur-hujan-sejumlah-wilayah-di-ciamsi-masih-krisis-air-bersih/.

2. Dani, Andri M. (2023): BPBD Ciamis Terus Didistribusikan Air Bersih, Permintaan Masih Tinggi Meski Hujan Mulai Turun, obtained through the internet site: https://ciamisraya.inews.id/read/373325/bpbd-ciamis-terus-didistribusikan-air-bersih-permintaan-masih-tinggi-meski-hujan-mulai-turun.

3. Hermansyah, Dadang (2023): Sejumlah Wilayah di Ciamis Masih Krisis Air Bersih, obtained through the internet site: https://www.detik.com/jabar/berita/d-7046721/sejumlah-wilayah-di-ciamis-masih-krisis-air-bersih.

4. Ministry of PUPR (2016): Minister of PUPR Regulation Number 27/PRT/M/2016.

5. Pamsimas (2020): POB Perencanaan SPAM Perdesaan, obtained through the internet site: https://pamsimas.pu.go.id/konten/pustaka/pob/2021/pob-perencanaan-spam-perdesaan-2021.pdf.

Photo Credits:

1. Air Kami (2023): Walau Diguyur Hujan, Sejumlah Wilayah di Ciamis Masih Krisis Air Bersih, obtained through the internet site: https://airkami.id/walau-diguyur-hujan-sejumlah-wilayah-di-ciamsi-masih-krisis-air-bersih/.

2. Hermansyah, Dadang (2023): Sejumlah Wilayah di Ciamis Masih Krisis Air Bersih, obtained through the internet site: https://www.detik.com/jabar/berita/d-7046721/sejumlah-wilayah-di-ciamis-masih-krisis-air-bersih.

3. Radar Tasik (2023): 11 Kecamatan di Kabupaten Ciamis Krisis Air Bersih, 925.500 Liter Air Didistribusikan Sejak Agustus, obtained through the internet site: https://radartasik.id/11-kecamatan-di-kabupaten-ciamis-krisis-air-bersih/.

Written by:

Deviana Matudilifa Yusuf

Translated by:

Lely Lydia Rahmawati

#nuwsp #ditairminun #ciptakarya #watersupply #krisisair #waterscarcity

Available in English

38/A-NUWSP/November/2023

Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) menyelenggarakan Lokakarya Praktik Baik untuk Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan BUMD Air Minum dalam kerangka National Urban Water Supply Project (NUWSP) pada tanggal 24-27 Oktober 2023 lalu. Lokakarya ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum peserta NUWSP dari berbagai daerah di Indonesia.

Pada kesempatan ini, daerah yang dinilai memiliki kinerja terbaik pada penyelenggaraan program air minum perkotaan akan diberikan penghargaan. Tak hanya itu, daerah tersebut juga diberikan ruang untuk bercerita seputar penghargaan yang diraihnya. Penilaian praktik baik ini dilakukan berdasarkan 5 kategori berbeda. Apa saja kategorinya dan daerah manakah yang mendapatkan penghargaan tersebut? Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

Kategori Pertama: Pemenuhan Capaian Akses Sambungan Air Minum di Daerah

Pada kategori pertama, penghargaan diberikan berdasarkan pemenuhan capaian akses sambungan air minum di daerah. Akses sambungan air minum merupakan salah satu pelayanan dasar untuk masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar ini, terdapat standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dipenuhi. Program NUWSP memberi dukungan terhadap pemenuhan SPM demi terwujudnya target RPJMN berupa 100% akses air minum layak dan 30% akses air minum perpipaan pada tahun 2024. Kategori pertama pada penghargaan ini menjadi sarana untuk mengevaluasi tentang sejauh mana daerah berhasil memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terkait dengan akses air minum. Daerah yang memperoleh nominasi pada kategori pertama di antaranya: Kabupaten Gowa, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kota Palembang, dan Kota Semarang. Berdasarkan penilaian, Kabupaten Lamongan terpilih menjadi pemerintah daerah terbaik pada kategori ini. Ketika menerima penghargaan, Moh. Nalikan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan menyampaikan bahwa untuk memenuhi capaian akses sambungan air minum, Pemda Kabupaten Lamongan mengajak Bank Daerah Lamongan dalam penyertaan modal. Karenanya, masyarakat hanya perlu mengeluarkan biaya yang sedikit untuk memasang sambungan air minum.

 ​​​​​​​

Gambar 1. (a) nomine dan (b) pemenang penghargaan pada kategori pertama

Kategori Kedua: Dukungan Program dan Anggaran dalam Memprioritaskan Urusan Air Minum di Daerah

Pada kategori kedua, penghargaan dianugrahkan kepada daerah yang memberikan dukungan melalui program dan anggaran daerah dalam memprioritaskan urusan air minum di daerah. Tercapainya target akses air minum tidak terlepas dari faktor perencanaan program dan penganggaran. Melalui NUWSP, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan dukungannya terhadap perencanaan dan penganggaran program air minum. Kategori kedua pada penghargaan ini berfungsi untuk mengukur komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya finansial dan program-program yang mendukung penyediaan air minum berkualitas. Daerah yang memperoleh nominasi pada kategori kedua di antaranya: Kabupaten Gresik, Kabupaten Sikka, Kabupaten Tanah Laut, Kota Bitung, dan Kota Sawahlunto. Berdasarkan penilaian, Kabupaten Sikka terpilih menjadi pemerintah daerah terbaik pada kategori ini. “Kami orang NTT punya slogan, air sudah dekat. Hari ini, terima kasih. Penghargaan ini sebenarnya pemicu untuk kami lebih baik. Dari daerah dengan sumber keuangan terbatas, sumber daya air terbatas, kami siap untuk PATAS, cepat dalam kondisi yang terbatas”, ungkap Fransiskus Laka, Direktur Perumda Wair Puan Kabupaten Sikka di sela-sela menerima penghargaan.

 ​​​​​​​

Gambar 2. (a) nomine dan (b) pemenang penghargaan pada kategori kedua

Kategori Ketiga: Dukungan Dana Daerah Melalui APBD/RKAP dalam Mendukung Program Air Minum

Penghargaan kategori ketiga berkaitan dengan dukungan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB). DDUB merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyediaan DDUB dan/atau dana pendamping lainnya seperti Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD Air Minum adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengakselerasi upaya pemenuhan akses air minum. Kategori ketiga pada penghargaan ini berfungsi untuk memotret konsistensi dan pelaksanaan dukungan keuangan dalam kerangka NUWSP. Daerah yang memperoleh nominasi pada kategori ketiga di antaranya: Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kota Dumai, Kota Sawahlunto, dan Kota Semarang. Berdasarkan penilaian, Kabupaten Sragen terpilih menjadi pemerintah daerah terbaik pada kategori ini. Kabupaten Sragen memberikan dukungan dana sebesar Rp 4,4 miliar, jauh lebih tinggi dari yang direncanakan dalam NK yaitu sebesar Rp 1,1 miliar.

 ​​​​​​​

Gambar 3. (a) nomine dan (b) pemenang penghargaan pada kategori ketiga

Kategori Keempat: Pemenuhan Tarif Full Cost Recovery (FCR)

Penghargaan kategori keempat diberikan kepada daerah yang berhasil mendukung pemenuhan tarif Full Cost Recovery (FCR). Terpenuhinya tarif FCR menunjukkan kemampuan daerah untuk memastikan bahwa tarif air minum mencukupi untuk membiayai operasional dan pemeliharaan jaringan air minum. Program NUWSP diharapkan dapat mendukung pemenuhan tarif air minum serta mendukung tercapainya/meningkatnya status FCR bagi BUMD Air Minum. Kategori keempat pada penghargaan ini berfungsi untuk mengevaluasi kondisi capaian FCR dan dukungan kebijakan terhadap tarif air minum. Daerah yang memperoleh nominasi pada kategori keempat di antaranya: Kabupaten Bogor, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Palembang. Berdasarkan penilaian, Kota Palembang terpilih menjadi pemerintah daerah terbaik pada kategori ini. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Musi, Andi Wijaya Madani membagikan kiatnya ketika menerima penghargaan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya melakukan kenaikan tarif berjenjang yang memanfaatkan subsidi silang. Andi menambahkan bahwa pihaknya juga turut melibatkan LSM, BPKP, dan DPRD dalam proses kajian maupun penetapan kenaikan tarif.

 ​​​​​​​

Gambar 4. (a) nomine dan (b) pemenang penghargaan pada kategori keempat

Kategori Kelima: Pemenuhan Capaian Sambungan Rumah (SR) Terhadap Nota Kesepakatan Program NUWSP

Penghargaan kelima diukur berdasarkan pemenuhan capaian sambungan rumah (SR) terhadap Nota Kesepakatan (NK) program NUWSP. Hal ini mencerminkan sejauh mana daerah dapat mengoordinasikan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses air minum yang memadai sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dalam NK. Daerah yang memperoleh nominasi pada kategori kelima di antaranya: Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukoharjo, Kota Dumai, dan Kota Sawahlunto. Berdasarkan penilaian, Kota Dumai terpilih menjadi pemerintah daerah terbaik pada kategori ini. Direktur PDAM Tirta Dumai Bersemai, Agus Adnan menyampaikan bahwa terpenuhinya capaian SR di Kota Dumai terjadi karena masyarakat mulai meyakini bahwa air gambut dapat dikelola dengan baik dan layak untuk digunakan. Akibatnya, cakupan pelayanan air minum yang semula kurang dari 1% (2018) kini meningkat pesat melebihi 12% (2023) setelah NUWSP rampung.

 ​​​​​​​

Gambar 5. (a) nomine dan (b) pemenang penghargaan pada kategori kelima

Itulah 5 daerah yang berhasil meraih penghargaan praktik baik dalam kerangka NUWSP. Semoga pemberian apresiasi ini mendorong daerah untuk senantiasa memprioritaskan program air minum di daerahnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sumber:

1. Dokumentasi NUWSP.

2. Ditjen Bina Pembangunan Daerah (2023): Kemendagri Beri Penghargaan Bagi Daerah Pemenang Nominasi dalam Kerangka NUWSP, diperoleh melalui situs internet: https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1307/kemendagri_beri_penghargaan_bagi_daerah_pemenang_nominasi_dalam_kerangka_nuwsp_.

3. Ditjen Bina Pembangunan Daerah (2023): Lokakarya Praktik Baik Peningkatan Kapasitas Pemda dan BUMD Air Minum dalam Kerangka NUWSP, diperoleh melalui situs internet: https://www.youtube.com/watch?v=zC6abQFwBCs.

Kredit Foto:

Dokumentasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Ditulis oleh:

Deviana Matudilifa Yusuf

Winners of the NUWSP Capacity Building Best Practices Awards

On October 24-27, 2023, the Ministry of Home Affairs through the Directorate General of Regional Development held “Best Practices Workshop for Local Government and Drinking Water BUMD Capacity Building” within the National Urban Water Supply Project (NUWSP) framework. NUWSP participants, both representatives of the Local Government and Drinking Water BUMD attended this event.

The awards are presented to regions that have demonstrated exceptional performance in implementing urban drinking water initiatives. In addition, the local governments were given the opportunity to share their stories regarding the award they had received. Assessment of this best practice award is conducted under 5 distinct categories. What are the categories and who were the winners of the award? Please review the following explanation.

First Category: Fulfillment of Drinking Water Access in the Region

The first category is awarded based on accomplishments in attaining drinking water access within the region. Access to drinking water is a basic service. When delivering these basic services, there are specific SPM/MSS (Minimum Service Standards) that must be fulfilled. The NUWSP program offers support in achieving the SPM to pursue the National Medium Term Development Plan target of 100% access to adequate drinking water and 30% access to piped drinking water by 2024. This category assesses the degree to which regions have effectively fulfilled basic needs in terms of drinking water access. Nominees for the first category are Gowa Regency, Gresik Regency, Lamongan Regency, Palembang City, and Semarang City. Lamongan Regency has been chosen as the top local government in this category, according to the assessment. Upon accepting the award, Moh. Nalikan, serving as the Regional Secretary of Lamongan Regency, expressed that to fulfill the goal of providing drinking water access, Lamongan Government has extended an invitation to the Lamongan Local Bank to contribute capital. Consequently, the residents only need to make a modest payment for the installation of drinking water connections.

 ​​​​​​​

Figure 1. (a) nominees and (b) winner of the first category

Second Category: Program and Budget Support in Prioritizing Drinking Water Initiatives in the Region

The second category is awarded to regions that provide support through their local programs and budgets toward prioritizing drinking water initiatives. Attaining the goal of drinking water access is closely intertwined with the variables of program planning and budgeting. NUWSP promotes the enhancement of local government assistance in program planning and budgeting for drinking water initiatives. This category evaluates the commitment of local governments in allocating financial resources and implementing programs that facilitate the provision of high-quality drinking water. Nominees for the second category are Gresik Regency, Sikka Regency, Tanah Laut Regency, Bitung City, and Sawahlunto City. Sikka Regency has been chosen as the top local government in this category, based on the assessment. "As NTT (East Nusa Tenggara) people, we have a motto: water is closer. Today, I express my gratitude. This honor catalyzes our improvement. Despite our region's constraints in terms of financial resources and water resources, we are prepared to implement PATAS, move fast under limited conditions (cePAT dalam kondisi terbaTAS)," stated Fransiskus Laka, the Director of Perumda Wair Puan Sikka Regency, when receiving the award.

 ​​​​​​​

Figure 2. (a) nominees and (b) winner of the second category

Third Category: Regional Funding Support for Drinking Water Programs via APBD/RKAP

The third category is related to the Local Government Funds for Joint Projects (DDUB). DDUB comes from the Local Government Budget (APBD). The contribution of DDUB and/or other supplementary funds, such as the Drinking Water BUMD RKAP (Company Work Plan and Budget), represents a local government commitment to accelerate efforts in achieving drinking water availability. This category demonstrates the consistency and application of financial support within the NUWSP framework. Sragen Regency, Sukoharjo Regency, Dumai City, Sawahlunto City, and Semarang City are all nominated in the third category. Sragen Regency has been chosen as the top local government in this category, based on the evaluation. Sragen Regency contributed IDR 4.4 billion in financial support, far more than the NK's anticipated IDR 1.1 billion.

 ​​​​​​​

Figure 3. (a) nominees and (b) winner of the third category

Fourth Category: Fulfillment of Full Cost Recovery (FCR) Tariffs

The fourth category is awarded to regions that successfully support the fulfillment of FCR tariffs. FCR fulfillment depicts the local government’s ability to ensure that the drinking water tariff is sufficient to pay for the drinking water operation and network maintenance. The NUWSP program is expected to help Drinking Water BUMDs attain or improve their FCR status. This category assesses the state of FCR achievements and policy support for drinking water tariffs. Bogor Regency, Sampang Regency, Sukabumi Regency, Sukoharjo Regency, and Palembang City are all nominated in the fourth category. Palembang City has been chosen as the top local government in this category, based on the evaluation. Andi Wijaya Madani, the Main Director of Drinking Water Perumda Tirta Musi, provided his advice on earning an award. He said that Palembang implemented gradual tariff rises that benefited from cross-subsidies. Andi also stated that his party included NGOs, BPKP (Finance and Development Supervisory Agency), and DPRD (Regional Legislative Council) in the study and determination of tariff rises.

 ​​​​​​​

Figure 4. (a) nominees and (b) winner of the fourth category

Fifth Category: Fulfillment of Household Connection (SR) Achievements towards the NUWSP Memorandum of Agreement

The fifth category is based on the attainment of household connection (SR) goals against the NUWSP Memorandum of Agreement (NK). This measures the extent to which areas can coordinate efforts to ensure that communities have adequate drinking water by the NK's deadlines. Central Bengkulu Regency, Sukabumi Regency, Sukoharjo Regency, Dumai City, and Sawahlunto City are among the regions that have earned nominations in the fifth category. Dumai City has been chosen as the top local government in this category, based on the assessment. According to Agus Adnan, Director of PDAM Tirta Dumai Bersemai, the completion of SR achievements in Dumai City occurred because the community grew to think that peat water could be managed efficiently and was adequate for usage. As a result, after the NUWSP was completed, the coverage of drinking water service expanded fast from less than 1% (2018) to more than 12% (2023).

 ​​​​​​​

Figure 5. (a) nominees and (b) winner of the fifth category

These are the five regions that were successful in receiving best practice awards within the NUWSP framework. This recognition, hopefully, will motivate regions to always emphasize drinking water initiatives in their territories in order to deliver the finest service to the population.

Sources:

1. Directorate General of Regional Development (2023): Kemendagri Beri Penghargaan Bagi Daerah Pemenang Nominasi dalam Kerangka NUWSP, obtained through the internet site: https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1307/kemendagri_beri_penghargaan_bagi_daerah_pemenang_nominasi_dalam_kerangka_nuwsp_.

2. Directorate General of Regional Development (2023): Lokakarya Praktik Baik Peningkatan Kapasitas Pemda dan BUMD Air Minum dalam Kerangka NUWSP, obtained through the internet site: https://www.youtube.com/watch?v=zC6abQFwBCs.

3. NUWSP Documentation.

Photo Credit:

Documentation of Directorate General of Regional Development, Ministry of Home Affairs.

Written by:

Deviana Matudilifa Yusuf

Translated by:

Lely Lydia Rahmawati

#nuwsp #ditairminun #ciptakarya #watersupply

#praktikbaik #bestpractices #aksesair #wateraccess #dukungandaerah #localsupport #perencanaanprogram #programplanning #penganggaran #budgeting #DDUB #APBD #RKAP #fullcostrecovery #FCR #sambunganrumah #SR #householdconnection

Available in English

37/B-NUWSP/November/2023

Kemarau beberapa bulan terakhir membuat banyak sumur masyarakat mengering. Dampak kekeringan ini dirasakan oleh masyarakat di sejumlah daerah yang meliputi Sumatra bagian tengah hingga selatan, pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua bagian selatan (CNN Indonesia, 2023). Meski pada musim kemarau jumlahnya terbatas, air sumur masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan air minum. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa 35,71% rumah tangga di Indonesia memanfaatkan sumur untuk memenuhi kebutuhan air minum hariannya. Meski terkadang langka, mengapa air sumur masih diminati masyarakat? Mari simak ulasan selengkapnya berikut ini.

Gambar 1. Sumur yang mengering (Yusca dalam Siberriau, 2023)

Terbatasnya Akses Air Minum Perpipaan

Akses air minum perpipaan belum menjangkau seluruh rumah tangga secara merata. Data Kementerian PUPR (2023) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, akses air minum perpipaan di Indonesia baru dapat menjangkau 19,51% penduduk. Baca selengkapnya di sini. Artinya, masih banyak penduduk yang belum memperoleh akses air minum perpipaan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat memilih air sumur untuk memenuhi kebutuhan air hariannya. Studi yang dilakukan Genter dkk. (2023) mengenai penggunaan dan manajemen pasokan air mandiri juga mengemukakan hal yang serupa. Menurutnya, sebagian besar rumah tangga tidak memiliki kemungkinan untuk mengakses layanan air minum perpipaan karena memang layanan ini belum tersedia di wilayah mereka. Salah satu responden studi tersebut bercerita, “Rumah saya jauh dari jalan raya, jadi saya tidak bisa mendapatkan pipa dari pemerintah atau kelurahan. Rumah saya di dalam, jadi koneksinya jauh.”

Gambar 2. Akses air minum perpipaan melalui sambungan rumah (Nokenlive, 2018)

Persepsi Masyarakat

Susenas BPS tahun 2022 menyebutkan bahwa sumur bor/pompa dan sumur terlindung merupakan 2 jenis sumur yang banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Banyaknya penggunaan sumur bor/pompa dan sumur terlindung bukan hanya disebabkan oleh belum tersedianya akses air minum perpipaan saja, melainkan juga disebabkan oleh adanya persepsi yang melekat di masyarakat.

Dari segi kualitasnya, sebagian masyarakat beranggapan bahwa air sumur memiliki kualitas yang baik. Salah satu responden dari studi Genter dkk. (2023) mengungkapkan, “Air dari sumur gali aman untuk diminum, jernih, serta berasa bagus dan segar.” Hal ini tak jarang membuat masyarakat enggan beralih dari air sumur. Keengganan masyarakat juga diperkuat oleh persepsi bahwa air minum perpipaan memiliki kualitas yang tidak baik karena bau dan rasa kaporit. Salah satu responden berpendapat, “Air sumur lebih enak karena kalau air dari pipa, ada rasa kaporitnya, mungkin kami belum terbiasa dengan kaporit. Air sumur tidak ada rasa kaporitnya. Itu murni." Meski sebagian menganggap air sumur memiliki kualitas yang lebih baik, ada pula masyarakat yang merasa bahwa kualitas air sumur kurang baik karena keruh, terutama saat musim hujan. Mereka perlu menampung air dalam wadah semalaman sebelum menggunakannya untuk memasak dan minum (Genter dkk., 2023).

Gambar 3. Air sumur yang bening (Kompas, 2021)

Dari segi kuantitasnya, masyarakat menganggap bahwa air dari sumur gali cukup rentan terhadap kelangkaan, namun air dari sumur bor/pompa bersifat lebih baik dan dapat diandalkan. Salah satu responden mengungkap, “Awalnya, saya menggunakan sumur gali dengan tali dan ember. Namun kalau kemarau sering kali tidak ada airnya. Jadi saya mulai menggunakan sumur bor (35 m) 3-4 tahun lalu. Sumur gali kedalamannya sekitar 10 m, dan jika sumurnya digali lagi, nanti roboh, jadi saya tidak berani memperdalam sumur gali.” Meski begitu, para pengguna sumur bor/pompa juga merasakan kekurangan air selama musim kemarau berlangsung. Hal ini tidak serta merta membuat minat masyarakat terhadap air sumur berkurang. Pasalnya, masyarakat dapat mengatasi masalah kuantitas air dengan cara menampungnya. Salah satu responden yang memiliki wadah penampungan air berkapasitas 100 liter menjelaskan, “Ini tidak akan lama. Setelah dipakai untuk mencuci dan mandi, air masih bersisa. Jika listrik mati, air yang bersisa masih bisa digunakan." (Genter dkk., 2023).

Gambar 4. Contoh wadah penampungan air (Fadlah, 2022)

Minat masyarakat terhadap penggunaan air sumur tak hanya dipengaruhi oleh persepsi tentang kualitas dan kuantitas airnya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor biaya. Murijo, salah satu warga yang diwawancarai Kompas (2021) mengemukakan, “Warga masih memilih memakai air tanah (sumur) karena gratis. Secara umum biaya menyedot air tanah lebih murah daripada membayar langganan air PAM.” Responden dari studi Genter dkk. (2023) juga mengemukakan hal yang serupa. Mereka merasa tidak perlu mengeluarkan biaya sebanyak air yang mereka gunakan. Namun, jika layanan air minum perpipaan yang diberikan dapat diandalkan, masyarakat bersedia beralih. “Saya juga mau bayar asal airnya bagus dan berlimpah, sebanding dengan penggunaannya. Wajar kalau kita pakai air perpipaan. Penggunaan air perpipaan merupakan rekomendasi pemerintah.”

Penjelasan di atas mengulas beberapa alasan mengapa air sumur masih diminati masyarakat. Apabila variabilitas sumber air minum ingin didorong dan pemanfaatan air sumur secara berlebihan hendak ditekan, beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu: (1) meningkatkan akses air minum perpipaan, (2) mengedukasi masyarakat mengenai kerentanan air sumur dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta (3) memperkuat BUMD Air Minum sehingga dapat memberikan layanan air minum perpipaan yang terbaik bagi masyarakat.

Sumber:

1. Badan Pusat Statistik (2022): Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2022, diperoleh melalui situs internet: https://www.bps.go.id/publication/2022/12/23/9580d8cbc0d52e75f810dfcc/indikator-perumahan-dan-kesehatan-lingkungan-2022.html.

2. CNN Indonesia (2023): Selamat Datang Oktober, Puncak Kekeringan [Semoga] Terakhir di 2023, diperoleh melalui situs internet: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230930002350-199-1005428/selamat-datang-oktober-puncak-kekeringan-semoga-terakhir-di-2023.

3. Genter, F., Putri, G.L., Suleeman, E., Darmajanti, L., Priadi, C., Foster, T., dan Willetts, J. (2023): Understanding household self-supply use and management using a mixed-methods approach in urban Indonesia, PLOS Water, 2(1): e0000070.

4. Kementerian PUPR (2023): Rencana Strategis Percepatan Akses Air Minum, Workshop Dukungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pengembangan Program Air Minum di Perkotaan National Urban Water Supply Project (NUWSP), Bali, 2-4 Agustus 2023.

5. Kompas (2021): Warga Enggan dan Gengsi untuk Berpindah dari Air Tanah ke Air Perpipaan, diperoleh melalui situs internet: https://www.kompas.id/baca/metro/2021/03/26/warga-enggan-dan-gengsi-untuk-berpindah-dari-air-tanah-ke-air-perpipaan.

Kredit Foto:

1. Fadlah, N.N. (2022): Harga Toren Air 1000 Liter Terbaru 2022, Mulai Rp1 Jutaan!, diperoleh melalui situs internet: https://artikel.rumah123.com/harga-toren-air-1000-liter.

2. Indonesiana (2019): Menimba Air dari Beragam Sumur, diperoleh melalui situs internet: https://www.indonesiana.id/read/102361/menimba-air-dari-beragam-sumur.

3. Nokenlive (2018): 2018, PDAM Jayapura Targetkan 2000 Pelanggan, diperoleh melalui situs internet: https://www.nokenlive.com/2018/05/03/2018-pdam-jayapura-targetkan-2000-pelanggan/.

4. Siberriau (2023): Sumur Warga Kuansing Kering, diperoleh melalui situs internet: https://www.siberriau.com/read-3226-2023-10-06-sumur-warga-kuansing-kering.html.

Ditulis oleh:

Deviana Matudilifa Yusuf

Why is Well Water Still Favoured in Indonesia?

The recent drought has caused numerous residential wells to dry up. The drought's effects are experienced by individuals residing in several regions, namely central to southern Sumatra, the island of Java, Bali to Nusa Tenggara, southern Kalimantan, a significant portion of Sulawesi, some areas in North Maluku, portions of Maluku, and southern Papua (CNN Indonesia, 2023). Despite the limited availability during the dry season, Indonesian people still predominantly rely on well water to meet their drinking water needs. According to the 2022 National Socio-Economic Survey (Susenas) carried out by the Central Bureau of Statistics, 35,71% of Indonesian households rely on wells for their daily drinking water needs. Despite its occasional scarcity, why do people still actively seek well water? Let's look at the full review below.

Figure 1. A dried-up well (Yusca in Siberriau, 2023)

Limited Access to Piped Drinking Water

Piped drinking water is not yet available to all households equally. According to data from the Ministry of PUPR (2023), access to piped drinking water in Indonesia reached only 19,51% of the population in 2022. More information can be found here. This implies that many residents continue to lack access to piped drinking water. This is one of the reasons why people still prefer well water for their daily water needs. Genter et al. (2023) found the same thing in their study on the use and management of groundwater self-supply. He claims that most households did not have the possibility to connect to public piped services because they were not available in their regions. “My house is far from the road, so I can’t get a pipe from the government or urban village. My house is inside, so the connections are far away”, one respondent explained.

Figure 2. Access to piped drinking water through a household connection (Nokenlive, 2018)

Public Perception

Drilled/pumped and protected dug wells are two types of wells that are extensively utilized by the Indonesian people, according to the 2022 Susenas. The prevalence of drilled/pumped wells and protected dug wells is influenced not only by the limited availability of piped drinking water but also by public perceptions.

Certain societies hold the belief that well water possesses a satisfactory quality. A participant in the research conducted by Genter et al. (2023) expressed, “The water from the dug well is safe to drink, [it is] clear and tastes good and fresh”. This frequently discourages individuals from transitioning from well water. The community's hesitancy is further reinforced by the perception that piped drinking water is substandard due to the bad smell and flavor of chlorine. One participant contended, “Well water is better because if water is from public piped service, there is a taste of chlorine, maybe we are not used to chlorine. The well water has no [chlorine taste]. It is pure." While certain individuals perceive well water as being of high quality, others hold the view that its quality is substandard due to its turbid nature, particularly when observed during the rainy season. Prior to consuming and cooking with the water, it must be stored overnight in containers (Genter et al., 2023).

Figure 3. Clear well water (Kompas, 2021)

People believe that water from dug wells is sensitive to scarcity. However, water from drilled/pumped wells is better and more reliable. “Initially, [I] used a dug well [with a rope and bucket]. But when it is dry, there is often no water. So, I started using a borehole (35 m) three to four years ago. The dug well is about 10 m deep, and if the well is dug again, it will collapse, so I don’t dare [to deepen the dug well].” During the dry season, however, users of drilled/pumped wells also face water shortages. This does not inevitably diminish people's desire to use well water. The reason for this is because people can solve the water scarcity problem by storing it. One respondent with a 100-liter storage container explained, "So, it won’t take long. After it is used for washing and showering, there is still some left. If the lights go out [no electricity], the remaining water can still be used." (Genter et al., 2023).

Figure 4. Example of a water storage (Fadlah, 2022)

Public interest in using well water is not only driven by their perception of water quality and quantity but also by financial factors. Murijo, one of the residents interviewed by Kompas (2021) noted, "Residents still choose to use groundwater (well water) because it is free. In general, extracting groundwater is less expensive than paying PDAM water bill." Respondents in Genter et al.'s (2023) study said something similar. They believe they do not need to spend money as much as the water they use. However, if piped drinking water were reliable, people would also be willing to switch. “I also want to pay as long as the water is good and abundant, proportional to the usage. It is natural if we use it [public piped water]. The [use of the] public piped water is the recommendation of the government.”, said the respondent.

The preceding explanation runs over various reasons why well water is still popular among Indonesians. Several efforts can be made to encourage variability in drinking water sources and to suppress the excessive use of well water, including: (1) increasing access to piped drinking water, (2) educating the public about the vulnerability of well water in terms of quantity and quality, and (3) strengthening Drinking Water BUMD so that it can provide the best piped drinking water services for the community.

Sources:

1. Central Bureau of Statistics (2022): Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2022, obtained through the internet site: https://www.bps.go.id/publication/2022/12/23/9580d8cbc0d52e75f810dfcc/indikator-perumahan-dan-kesehatan-lingkungan-2022.html.

2. CNN Indonesia (2023): Selamat Datang Oktober, Puncak Kekeringan [Semoga] Terakhir di 2023, obtained through the internet site: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230930002350-199-1005428/selamat-datang-oktober-puncak-kekeringan-semoga-terakhir-di-2023.

3. Genter, F., Putri, G.L., Suleeman, E., Darmajanti, L., Priadi, C., Foster, T., and Willetts, J. (2023): Understanding household self-supply use and management using a mixed-methods approach in urban Indonesia, PLOS Water, 2(1): e0000070.

4. Kompas (2021): Warga Enggan dan Gengsi untuk Berpindah dari Air Tanah ke Air Perpipaan, obtained through the internet site: https://www.kompas.id/baca/metro/2021/03/26/warga-enggan-dan-gengsi-untuk-berpindah-dari-air-tanah-ke-air-perpipaan.

5. Ministry of PUPR (2023): Rencana Strategis Percepatan Akses Air Minum, Workshop on Executive and Legislative Support in the Development of Drinking Water Programs in Urban Areas within the National Urban Water Supply Project (NUWSP), Bali, August 2-4, 2023.

Photo Credits:

1. Fadlah, N.N. (2022): Harga Toren Air 1000 Liter Terbaru 2022, Mulai Rp1 Jutaan!, obtained through the internet site: https://artikel.rumah123.com/harga-toren-air-1000-liter.

2. Indonesiana (2019): Menimba Air dari Beragam Sumur, obtained through the internet site: https://www.indonesiana.id/read/102361/menimba-air-dari-beragam-sumur.

3. Nokenlive (2018): 2018, PDAM Jayapura Targetkan 2000 Pelanggan, obtained through the internet site: https://www.nokenlive.com/2018/05/03/2018-pdam-jayapura-targetkan-2000-pelanggan/.

4. Siberriau (2023): Sumur Warga Kuansing Kering, obtained through the internet site: https://www.siberriau.com/read-3226-2023-10-06-sumur-warga-kuansing-kering.html.

Written by:

Deviana Matudilifa Yusuf

Translated by:

Lely Lydia Rahmawati

#nuwsp #ditairminun #ciptakarya #watersupply

#airsumur #airtanah #groundwater #sumurgali #dugwell #sumurbor #borehole #sumurpompa #pumpedwell #aksesairminum #wateraccess #airminumperpipaan #pipedwater #Indonesia