Bupati Banyumas Achmad Husein meresmikan perubahan status Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Satria menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam).
Perubahan status secara resmi dilakukan di instalasi pengolahan air minum (IPA) di Gunung Tugel Purwokerto Selatan, Ahad (5/1).
Direktur Perumdam Tirta Satria, Agus Subali, menyebutkan perubagan status menjadi perusahaan umum dilakukan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2019.
''Berdasarkan perda tersebut, bentuk badan hukum PDAM Tirta Satria diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda),'' kata dia.
Dengan perubahan badan hukum tersebut, Agus menyatakan ada banyak hal di internal perusahaannya yang juga harus disesuaikan.
Antara lain terkait tata kelola perusahaan yang makin baik, seperti pengadaan barang dan jasa yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dan pengelolaan kepegawaian yang harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
''Selain itu, besaran penggunaan laba setiap tahun juga harus ditetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM), yaitu Bupati,'' katanya
Agus juga menjelaskan, jumlah pelanggan Perumdam Tirta Satria sampai dengan 2 Januari 2020 tercatat 90.078 sambungan langsung (SL) dengan rincian planggan aktif sebanyak 83.492 SL dan pelanggan tutup sebanyak 6.586 SL.
Mengenai program sambungan baru, Agus menyebutkan, Pemkan telah menyediakan penyertaan modal untuk membiayai sambungan baru. Mulai tahun 2020 hingga 2022, Pemkab mengalokasikan anggaran penyertaan modal untuk membiayai 3.000 sambungan baru per tahun.
Selain meresmikan perubahan status badan hukum, dalam kesempatan itz Bupati juga melaunching produk air minum dalam kemasan (AMDK) produksi Perumdam Tirta Satria.
''Perijinan AMDK setelah dilakukan Launching produksi AMDK ini baru dapat diselesaikan akhir tahun 2019 (± 2 tahun), sehingga baru dapat diluncurkan sekarang.
Perijinan tersebut meliputi ijin UKL-UPL, IMB, Ijin Usaha Industri, ISO, Sertifikat SNI, Ijin merk dagang, dan Ijin Edar dari BPOM,'' ucap dia
Bupati Banyumas Achmad Husein, dalam kesempatan itu pelayanan yang diberikan pada masyarakat menjadi lebih optimal. Terutama setelah perubahan status menjadi perumdam.
''Meski telah menunjukkan peningkatan, saya berharap setiap komplain dari pelanggan dapat diselesaikan secara cepat. Jangan sampai masalah itu itu saja yang dipermasalahkan,'' katanya
Sumber: http://sim.ciptakarya.pu.go.id/bppspam/detail_berita/687
Oleh: Ris Sukarma
Dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada 13 Februari 2013, Dr. Ir. Djoko M. Hartono, SE, M. Eng. mengemukakan makin memburuknya kualitas air baku, melampaui nilai standar air baku air minum yang diijinkan. Selanjutnya dikatakan bahwa “bangunan instalasi pengolahan air minum yang ada sekarang menggunakan teknologi pengolahan air minum yang dibangun pada 15 sampai 40 tahun yang lalu yang dirancang berdasarkan kepada kondisi kualitas air baku pada saat itu yang hanya mempertimbangkan parameter kekeruhan saja.” Atau yang dikatakannya sebagai metoda konvensional.
Pada saat ini teknologi pengolahan air yang konvensional tampaknya tidak bisa lagi diandalkan untuk mengolah air baku yang semakin tercemar. Diperlukan unit pengolahan tambahan berupa teknologi adaptif, yang dapat berfungsi untuk mengurangi tingkat pencemaran. Unit tambahan ini tentu akan meningkatkan biaya produksi yang dampaknya akan meningkatkan harga jual air minum kepada masyarakat. Sebagaimana sudah kita ketahui, teknologi konvensional menggunakan proses penyaringan dengan saringan granular (umumnya pasir) dengan ukuran pori yang relatif besar. Diperlukan teknologi penyaringan dengan ukuran pori yang lebih kecil untuk bisa mengatasi memburuknya kualitas air baku.
Diantara teknologi pengolahan adaptif yang saat ini berkembang, nanofiltrasi banyak menarik perhatian para pakar. Nanofiltrasi adalah proses penyaringan melalui membran, digunakan untuk menyaring air dengan kandungan zat padat terlarut (TDS) yang rendah. Nanofiltrasi banyak digunakan dalam proses pengolahan makanan, tapi juga sudah mulai digunakan untuk menghasilkan air minum. Nanofiltrasi bekerja pada rentang antara ultrafiltrasi dan RO (reverse osmosis), dengan ukuran nominal pori membran sebesar 1 nanometer (satu perjuta millimeter). Meskipun efektif menghilangkan kontaminan dalam air baku, dan sering digunakan dalam proses desalinasi, kombinasi nanofiltrasi dan RO menghasilkan air yang tidak mengandung nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, sehingga proses ini dianggap kurang sesuai digunakan untuk pengolahan air minum. Bagi negara-negara berkembang, teknologi ini juga menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi tinggi yang nota bene dimiliki negara-negara maju (Safer water, better health, WHO, 2008).
Pada ujung yang lain, mikrofiltrasi sudah lama digunakan dalam proses penyaringan. Dengan ukuran pori saringan antara 0,1 sampai 3 mikron (satu mikron sama dengan satu per seribu millimeter), mikrofiltrasi dapat menyaring bakteri penyebab penyakit perut. Proses mikrofiltrasi yang sudah lama dikenal, seperti dalam penggunaan saringan keramik. Teknologi ini dapat menghasilkan air yang bebas bakteri, tapi masih perlu dilapisi larutan perak koloid untuk menghilangkan virus. Saringan keramik pertama kali diperkenalkan oleh Henry Doulton tahun 1827. Teknologi ini kemudian dikembangkan sebagai teknologi tepat guna, antara lain oleh Potter for Peace dan Potter Without Border. Dengan teknologi tepat guna, saringan keramik dapat diproduksi oleh perajin keramik setempat dengan menggunakan bahan baku yang banyak terdapat di Indonesia, yaitu lempung. Karena kapasitas produksinya terbatas (1- 3.5 liter/jam), saringan keramik cocok sebagai pengolahan air skala rumah tangga (point-of-use treatment), apalagi pada saat dimana air PAM yang sampai dirumah pada umumnya belum dapat diminum langsung. Point-of-use treatment merupakan pendekatan yang disetujui dan didukung oleh WHO.
Ultrafiltrasi berada diantara mikrofiltrasi dan nanofiltrasi. Dengan rentang ukuran pori antara 0,01 sampai 0,1 mikron, ultrafiltrasi tampaknya teknologi yang cukup menjanjikan dalam teknologi pengolahan air di masa depan, paling tidak untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ultrafiltrasi adalah teknologi menengah yang dapat dikuasai oleh para ahli kita sendiri, dan ini sudah terbukti. Teknologi ultrafiltrasi dapat diterapkan pada proses pengolahan air skala kota dan kawasan.
Adalah Ir. Irman Djaya Dipl. SE, yang dengan ketekunannya telah berhasil mengembangkan dan menerapkan teknologi ultrafiltrasi pada instalasi pengolahan air minum. Salah satu hasil karyanya dapat dilihat di Kota Banjar (Jawa Barat), dimana proses ultrafiltrasi sudah diterapkan pada instalasi pengolahan air di kota itu (Buletin Cipta Karya, Januari 2013). Instalasi pengolahan yang dibangun dengan kapasitas produksi 50 liter/detik tersebut adalah instalasi pertama yang menerapkan teknologi ultrafiltrasi di Indonesia. Menurut Irman Djaya, air yang diolah melalui proses filtrasi harus melalui pengolahan pendahuluan terlebih dahulu untuk menurunkan kekeruhan menjadi dibawah 20 NTU. Setelah itu, air yang dihasilkan dapat langsung diminum tanpa pembubuhan disinfektan lagi. Investasi teknologi ultrafiltrasi ini tidak mahal, bahkan 20-25% lebih murah dari IPA konvensional, tapi belum termasuk pengolahan pendahuluan untuk menurunkan kekeruhan sampai dibawah 20 NTU. Sedangkan biaya operasinya sekitar 15-20% lebih murah dari IPA konvensional.
Efektivitas pengolahan dengan teknologi ultrafiltrasi ini mestinya sudah teruji, baik secara keilmuan maupun melalui hasil uji coba. Yang perlu dikaji lebih lanjut adalah keandalan sistem dalam kurun waktu tertentu. Misalnya menyangkut tentang usia teknis membran, efektivitas membran yang harus bekerja pada kondisi ekstrim tertentu (cuaca, perubahan kualitas air baku secara ekstrim dan mendadak), atau masalah operasional lainnya (kualifikasi dan pengalaman operator, ketersediaan suku cadang dan tenaga ahli).
Terlepas dari hal-hal yang disebutkan diatas, inovasi yang dikembangkan dalam pengolahan air melalui teknologi ultrafiltrasi perlu mendapat apresiasi. Pada saat dimana pencemaran sumber-sumber air permukaan meningkat, sedangkan instalasi pengolahan yang ada sudah tidak lagi mampu mengatasi peningkatan pencemaran, teknologi ultrafiltrasi bisa menjadi jawabannya.
Sumber: http://ris-sukarma.blogspot.com/2013/03/ultrafiltrasi-teknologi-pengolahan-air.html
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Terubuk Bengkalis pada tahun 2020 akan memperluas jaringan penggunaan air PDAM. Perluasan ini menyusul bantuan dari Kementerian PUPR dengan Bank Dunia untuk perluasan jaringan air PDAM Tirta Terubuk.
Hal ini diungkap Direktur PDAM Bengkalis Jufrizal kepada sejumlah wartawan, Senin (21/10/2019). Menurut dia, bantuan ini akan mulai dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Air Minum Provinsi Riau pada tahun depan.
"Kita hanya sebagai user atau pengguna saja. Pembangunan jaringannya akan dikerjakan oleh Balai Air Minum Provinsi, setelah selesai pada tahun 2021 mendatang akan kita gunakan," terang Jufrizal.
Program bantuan ini bernama National Urban Water Supply Project (NUWSP) dimana pihak bank dunia memberikan pinjaman kepada pemerintah pusat untuk membangun pengelolaan air minum. Untuk Bengkalis yang mendapat bantuan sebanyak dua kecamatan yakni Bengkalis dan Bukit Batu.
"Kecamatan Bengkalis dan Bukit Batu yang akan dibangunkan jaringan dengan program NUWSP ini. Total anggaran hibah akan dikucurkan sebesar Rp39 miliar," terang Jufrizal.
Sebelum mengucurkan hibah ini, tim dari Kementerian beberapa waktu lalu sudah melakukan survei ke Bengkalis. Hasil survei tersebut akhirnya bantuan hibah jaringan akan direalisasikan.
"Memang sempat terkendala oleh kondisi waduk kita saat ini. Namun setelah kita jelaskan tahun 2020 akan ada rehabilitasi waduk, mereka akhirnya jadi menyalurkan hibah dengan program NUWSP tersebut tahun depan akan mulai dilelang," terangnya.
Dengan adanya tambahan jaringan ini pihak PDAM Tirta Terubuk menargetkan tahun 2020 akan ada penambahan cakupan pelanggan. Untuk kecamatan Bengkalis saja saat ini cakupan pelanggan hanya sekitar 3.200 pelanggan, dengan adanya tambahan jaringan PDAM 2021 nantinya bisa mencakup sebanyak 7.000 pelanggan di kecamatan Bengkalis.
"Begitu juga untuk kecamatan Bukit Batu akan ada peningkatan cakupan pelanggan yang bertambah," cakapnya.
Sumber: http://sim.ciptakarya.pu.go.id/bppspam/detail_berita/632
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta pastikan pasokan air di Depok aman hingga satu tahun ke depan. Meski begitu, pihaknya tetap melakukan antisipasi agar pasokan air tetap terjaga, salah satunya dengan memaksimalkan sejumlah bendungan di aliran Kali Ciliwung.
“ Kami sudah mencari tanah di sekitaran timur satu dan di wilayah barat satu untuk bak penampungan yang besar untuk suplai cadangan air. Jadi kalau ada gangguan warga tidak terganggu karena ada suplai yang kami pergunakan untuk cadangan air yang terganggu,” kata Manajer Pemasaran Pipa PDAM Tirta Asasta Depok, Imas Diah Pitaloka saat dikonfirmasi, Jumat (5/7).
Ia mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran dan ditargetkan segera dibangun pada awal tahun 2020. “ Berapa besaran biayanya saya kurang paham itu ada dibagian teknis. Yang jelas kan kami lelang dulu. Ini sudah lama persiapannya,”ujarnya.
Tak hanya itu, pihak PDAM juga sudah menyiapkan solusi jangka pendek yakni bendungan yang memang sudah dibangun di Kali Ciliwung. Sementara bagi wilayah yang rawan terdampak kekeringan maupun kesulitan air, pihaknya telah siap memberikan suplai dengan metode truk tangki dan berlaku juga bagi non pelanggan PDAM.
“ Kalau untuk non pelanggan tak ada kewajiban PDAM untuk melayani, tapi kalau pelanggan sudah pasti karena kami ada standar minimum pelayanan kita. Namun tidak ada salahnya juga kami bantu karena ini sifatnya sosial juga. Nah kemarin itu kami sudah beberapa kali ngirim ke wilayah Grogol, Pancoran Mas,”katanya.
Lebih lanjut Imas mengatakan, sedikitnya ada tiga truk tangki dengan kapasitas delapan ribu liter dan lima ribu liter air yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah Depok. “Kalau ini (pengiriman air tangki) sifatnya tergantung aduan dan permintaa jadi tidak kita batasi,” jelasnya.
Source: https://beritautama.net/news/ini-siasat-pdam-tirta-asasta-hadapi-musim-kemarau/
#pdam #nuwas #nuwsp
Dashboard dan Peta Bencana dari BNPB sebagai bahan pertimbangan PDAM dalam membangun sarana dan prasarana.
Silahkan klik link di bawah ini:
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi membangun sistem pemipaan dari Saluran Kalimalang guna mencukupi pasokan air baku PDAM Tirta Patriot. Langkah ini diambil seiring semakin tercemarnya Kali Bekasi oleh limbah industri.
Juru Bicara PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi, Uci Indrawijaya, mengatakan, sistem pemipaan itu adalah solusi jangka panjang untuk memastikan perusahaan air minum dengan 31 ribu pelanggan itu tetap bisa beroperasi.
"Kalau air Kali Bekasi kita setop semua, lalu cuma pakai air dari Kalimalang sebanyak dua kubik, maka airnya tidak bakal sampai ke tempat produksi kita," kata Uci, Ahad (28/7).
Kondisi Kali Bekasi akhir-akhir ini memang semakin tercemar. Dinas Lingkugan Hidup (DLH) Kota Bekasi bahkan menghimbau warga untuk tidak menyentuh airnya karena sudah berwarna hitam dan mengeluarkan bau tak sedap sejak sepekan terakhir.
Menghitamnya kali alam itu diduga karena adanya pabrik-pabrik di Kabupaten Bogor yang membuang limbahnya ke aliran sungai.
Akibatnya, kini kali itu semakin tercemar. Padahal sebelum kejadin ini, air kali itu juga sudah tidak memenuhi standar baku mutu.
PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi hingga saat ini masih bergantung kepada Kali Bekasi untuk sumber air bakunya, yakni sekitar 5 meter kubik per detik dari total kebutuhan 7 meter kubik per detik. Sisanya dipasok dari Saluran Kalimalang.
Karena air Kali Bekasi sudah berwarna hitam pekat sejak sepekan terakhir, kini PDAM Tirta Patriot hanya memasok air dari Kali Bekasi sebanyak 3 kubik per detik. Produksi air bersih untuk warga Kota Patriot pun berkurang.
Maka dari itu, lanjut Uci, pihaknya bersama Pemkot Bekasi merencanakan pembangunan sistem pemipaan dari Saluran Kalimalang. Sehingga tidak perlu lagi mengambil air baku dari Kali Bekasi yang sudah tercemar.
"Pipanisasi dari Kalimalang itu akan kita buat posisinya dekat Kampus Unisma atau sebelum syphon," ucap Uci.
Sebagai informasi, syphon atau saluran bawah tanah dibuat oleh pemerintah pada 2013 untuk menghindari air Kalimalang bercampur dengan air Kali Bekasi. Pasalnya, aliran kedua sungai itu betemu di wilayah Bekasi Timur.
Namun, dengan keberadaan syphon, debit air menjadi berkurang ketika air muncul kembali di ujung syphon atau wilayah Bekasi Selatan.
Selama ini, PDAM Tirta Patriot mengambil air baku yang dari Saluran Kalimalang tepat di titik setelah syphon. Artinya, setelah debit air Saluran Kalimalang berkurang karena syphon, lalu semakin berkurang setelah dialirkan untuk PDAM Tirta Patriot. Maka dari itu, penambahan pasokan air baku dari sana melebihi dua kubik akan mengakibatkan DKI Jakarta tidak kebagian air bersih dari Saluran Kalimalang.
Uci melanjutkan, pemipaan sebelum syphon akan membuat PDAM Tirta Patriot bisa mengambil air lebih dari dua kubik. "Kita bisa ambil semua air untuk kebutuhan produksi dari Kalimalang," terang dia.
Pembangunan pipa itu akan menelan biaya sebesar Rp 80 miliar. Pemkot Bekasi pun sudah mengajukan proyek ini kedalam program usulan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Karena pipanya besar, kota Bekasi tidak bakal sanggup membiayai sendiri," ucapnya.
Meski demikian, Uci belum bisa memastikan kapan proyek pemipaan itu akan dimulai.
"Untuk tahun ini kayaknya agak sulit. Semoga secepatnya program ini disetujui Pemprov," ujar Uci.
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, mengatakan, rencana pembanguna pemipaan itu nanti tidaklah dengan pembiayaan Pemprov Jawa Barat. Melainkan dengan skema investasi. "Ya nanti skemanya dengan mengandeng pihak ketiga," kata Tri.
Tri menambahkan, hingga saat ini desain atupun pemetaan untuk pembagunan sistem pemipaan dari Kalimalang itu belum tuntas dibahas. Dia pun belum bisa memastikan kapan proyek itu mulai dilaksanakan.
Source: http://sim.ciptakarya.pu.go.id/bppspam/detail_berita/574
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah menyambut baik keinginan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaharui kerja sama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yang telah kedaluwarsa. Diharapkan kerja sama tersebut dapat menjadi solusi persoalan air bersih di daerah ini.
“Tujuan kita ini adalah masyarakat, kita harus bergerak dan jangan lama lama, kasihan masyarakat yang belum mendapat air bersih. Saya sepakat dengan Pak Menteri, sudah sepuluh bulan saya menjabat masak masalah air bersih tak juga bisa teratasi, masalah yang terjadi di masyarakat, air ini penting, bila perlu kita cari sumber air yang baru,” ucap Wagub ketika menerima kunjungan dari Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Lantai 9, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kota Medan, Senin (15/7).
Wagub menegaskan, bahwa program ini harus segera dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Namun harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. “Yang penting tidak menyalahi aturan. Kalau bisa minggu ini sudah ada sounding dengan Tim Binjai, Deliserdang dan Pemko Medan,” tambah Musa Rajekshah.
Sebelumnya, Agus Ahyar, Direktur Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR menyampaikan tiga point pada Wagub Sumut. “Pertama untuk percepatan SPAM Regional daerah Medan-Binjai-Deliserdang, lalu program mempercepat penyediaan air untuk Medan bagian Utara, dan terakhir hibah air minum untuk PDAM Tirtanadi dari Kemenkeu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ini akan mengoptimalkan SPAM yang sudah ada sekarang,” ucap Agus.
Agus menjelaskan, bahwa dahulu ada kesepahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Medan-Binjai-Deliserdang tentang pembangunan SPAM Regional yang berlaku sampai Januari 2019 lalu. “Itu yang akan kita perbaharui dalam waktu dekat ini,”ujarnya.
Pemerintah pusat pun menaruh perhatian terhadap pelaksanaan program ini, karena sudah terbengkalai selama delapan tahun. “Program ini sudah delapan tahun belum terlaksana juga, mudah mudahan dengan semangat dari Pak Wagub ini bisa cepat direalisasikan, karena masih banyak warga yang belum mendapatkan air bersih,” tambah Agus.
Direktur Utama PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri juga mengaminkan, bahwa Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional adalah program lama. Jadi pihak pusat hadir ke mari untuk menindaklanjuti dan mencari tahu apa kendalanya, sehingga pengerjaan ini dapat segera dilaksanakan. “Untuk itu kami harus duduk bersama juga dengan pemerintah daerah,” ucap Trisno.
Source: http://humas.sumutprov.go.id/wagub-sumut-sambut-baik-rencana-pembaharuan-kerja-sama-spam-regional/
